Jakarta Selatan, Jakarta, ruangenergi.com-Koordinator Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulianto mengatakan hambatan (obstacle) eksplorasi di hulu migas yang kerap terjadi di daerah, sedang diupayakan diselesaikan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diketuai MESDM Bahlil Lahadalia.
Hanya saja, kebanyakan masalah di daerah ini (terkait hulu migas) lebih ke arah politik. Sedangkan di hulu migas, kebanyakan orang-orang yang mengerti teknis saja.
“Kita tidak bisa menafikan bahwa teman-teman daerah juga mengharapkan bagian dari kegiatan ini (migas) juga yang dirasakan mereka belum cukup adil. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya, solusi dari masalah obstacle segala macam di daerah, solusinya adalah politik. Kalau bicara politik berarti harusnya solusinya adalah Undang-Undang (Migas),” kata Yulianto dalam media briefing IPA, Kamis (24/04/2025), di Jakarta.
Yulianto menjelaskan juga, untuk mempersingkat waktu dalam eksplorasi migas, maka yang bisa diperbaiki lebih kepada masalah operasional seperti pengadaan (procurenment) yang harus ringkas, lebih cepat dan transparan.
“Itu membantu mengurangi timing yang dibutuhkan misalkan selama ini dibutuhkan waktu lama eksplorasi,nah ini kalau ini bisa diperbaiki maka bisa mempersingkat waktu eksplorasi. Yang kedua, ada usulan baru dari IPA bagaimana kita membuat platform yang isinya digitalisasi dari operasional migas di Indonesia ini.Jadi nanti semua kontraktor bisa akses ke platform itu. Bisa melihat aktivitasnya dan semua aktivitas itu bisa terdisplay di platform itu. Ada masalah di mana, bisa dilihat dan segera diantisipasinya,” ungkap Yulianto.
Ke depan nanti, lanjut Yulianto, teman-teman KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) bisa kolaborasi, bisa sharing facilities, kemudian pertukaran personel bisa dilakukan berkat digitalisasi tadi.
“Itu yang bisa kita coba ke depan,kalau kita mau mempercepat proses kegiatan hulu migas. Kira-kira begitu,”pungkas Yulianto.
