Jakarta, Ruangenergi.com – Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengungkapkan pihaknya tidak setuju dengan kebijakan carbon pricing yang terlalu rendah.
Direktur Eksekutif METI, Paul Butarbutar, mengatakan penerapan kebijakan carbon pricing justru akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Secara prinsip METI melihat bahwa implementasi dari instrumen carbon pricing, salah satunya perdagangan karbon, merupakan salah satu upaya untuk menjadikan level playing field pada penyediaan energi,” terang Paul, menjawab pertanyaan Ruangenergi.com, (23/07).
Ia menambahkan, dengan adanya kebijakan carbon pricing, maka biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh energi fosil harus diinternalisasikan. Dengan demikian, maka energi Terbarukan akan dapat bersaing dengan energi fosil.
“Harga yang disampaikan di RUU KUP merupakan harga minimal. Menurut kami seharusnya angka ini tidak masuk di RUU. Tapi secara prinsip, angka tersebut malah terlalu rendah,” terangnya.
Ia mencontohkan, di Singapore misalnya, pajak karbon saat ini dikenakan sebesar US$ 5 per ton CO2, dan segera akan direvisi, rencananya akan naik menjadi US$ 15 per ton CO2.
“Pemerintah akan menerapkan tarif pajak karbon sebesar Rp 75 ribu per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Pajak tersebut dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup,” tandasnya.
