Jakarta, ruangenergi.com – Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah akan menolak usulan pembangunan Pembangkit Listik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini dilakukan seiring arah kebijakan energi nasional ke depan yang akan lebih banyak bertumpu pada energi baru terbarukan dan ekonomi hijau.
“Pemerintah tidak lagi menerima usulan PLTU batu bara yang baru. Jadi, (proyek) yang ada di RUPTL sekarang adalah on going project 35.000 MW, ” kata Rida dalam paparan media Capaian KinerjaTriwulan III 2021 dan Isu Terkini Subsektor Ketenagalistrikan, Kamis (21/10).
Lebih lanjut Rida menjelaskan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listik (RUPTL) 2021-2030 milik PT PLN (Persero), pembangunan PLTU yang saat ini berlangsung adalah proyek yang kontraknya sebelumnya telah ditandatangani dalam program 35 megawatt.
Proyek itu katanya telah memasuki tahap konstruksi. Sebagai informasi, dalam dokumen peta jalan yang baru saja disahkan pada 28 September lalu, pemerintah memang memproyeksikan penambahan kapasitas pembangkit energi fosil dalam 10 tahun ke depan hanya sebesar 19,6 gigawatt atau 48,4 persen.
Itu lebih kecil jika dibandingkan dengan rencana tambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan yang mencapai 20,9 gigawatt atau sekitar 51,6 persen.
Untuk itulah, kata dia, dalam percepatan penambahan pembangkit sebesar 40,6 gigawatt selama satu dekade ke depan, pemerintah akan membuka peran perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
Rida menambahkan, pemerintah sedang menyusun rencana pensiun dini atau early retirement dari PLTU batu bara yang kini ada di Indonesia.
Selain menutup usulan proyek baru pembangunan PLTU, pemerintah juga mengharuskan PLTU yang ada untuk menggunakan biomassa sebagai campuran bahan bakar hingga program pensiun dini pembangkit fosil batu bara.
“Setelah 2030 tidak akan ada lagi pembangunan pembangkit yang berbasis fosil, semuanya harus pembangkit berbasis energi baru terbarukan,” pungkas Rida.
