Jakarta, Ruangenergi.com – Menindaklanjuti hasil rapat panitia kerja DPR tanggal 6 April 2021 lalu, Direktorat Jenderal Kelistrikan (Dijen Gatrik) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mirenal (ESDM) sudah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk mematangkan rencana dan mempercepat pelaksanaan elektrifikasi di 97 lokasi di Maluku dan Maluku Utara (MMU).
“Dari 97 lokasi di Maluku dan Maluku Utara yang teridentifikasi, terdapat 60 unit Satuan Pembangkit Diesel (SPD) di 28 lokasi sudah menyala (24 lokasi bulan April 2021 dan 4 lokasi direncanakan akan menyala pada bulan Agustus 2021),” kata Dirjen Gatrik, Rida Mulyana dalam paparannya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (27/5).
“Selain itu ada 169 unit SPD di 69 lokasi yang diproyeksikan akan menyala pada bulan April hingga Juni 2022 secara bertahap,” tambah Rida.
Sementara untuk menurunkan biaya pokok produksi (BPP) dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) terhadap 97 lokasi tersebut, pihaknya menghimbau PLN untuk melakukan hibridisasi yang akan direalisasikan Mei 2022 dan secara bertahap akan diramoungkan sebelum Desember 2022.
“Rapat Panitia Kerja DPR tanggal 6 April 2021 mengamanatkan: peningkatan RE, keandalan dan ketersediaan listrik hingga 24 jam di daerah 3T,” ujarnya.
PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang disebut dengan PLN MMU merupakan salah satu unit wilayah dari PT PLN (Persero) dimana kegiatan bisnisnya mencakup Provinsi Maluku & Provinsi Maluku Utara.
Adapun bidang usaha PLN MMU meliputi usaha tenaga listrik yang terdiri dari pembangkitan, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik dan layanan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan / masyarakat. Dalam melakukan kegiatan tersebut, PLN MMU mempunyai 8 (delapan) unit pelaksana yaitu PLN UP3 Ambon, PLN UP3 Ternate, PLN UP3 Tual, PLN UP3 Saumlaki, PLN UP3 Masohi, PLN UP3 Sofifi, PLN UP3 Tobelo, PLN UPK Maluku & Maluku Utara, UPKK Maluku dan UPKK Maluku Utara(Red)
