Jakarta, Ruangenergi.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan, saat ini Pemerintah tengah berupaya meningkatkan pembangunan infrastuktur minyak dan gas bumi (Migas) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam setahun terakhir.
Untuk itu, pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, dalam konferensi pers Capaian Kinerja Subsektor Minyak dan Gas Bumi tahun 2020, secara virtual.
“Ditjen Migas memahami betul kesejahteraan rakyat adalah tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu beberapa pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat sudah dilakukan,” ungkap Tutuka, (18/01).
Ia mengatakan, pada 2020 lalu beberapa pembangunan infrastruktur yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah jaringan gas (jargas) sebesar 135.286 sambungan rumah tangga (SR) di 23 kabupaten/kota, 25.000 paket konverter kit untuk nelayan di 42 kabupaten/kota, dan 10.000 konkit untuk petani yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
“Dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka pemanfaatan gas domestik bisa mencapai 63,16%. Meski begitu, Pemerintah mendorong agar pemanfaatan gas domestik berjalan optimal di tahun 2021. Program pembangunan infrastuktur kerakyatan ditambah menjadi 120.776 SR untuk jargas dan masing-masing 28.000 untuk paket konkit untuk nelayan dan petani,” imbuhnya.
Pihaknya terus berupaya agar pemanfaatan gas domestik dapat diserap oleh sektor industri dan ketenagalistrikan.
“Kami terus berupaya pemanfaatan gas domestik di angka 65% terutama yang akan diserap oleh industri dan kelistrikan,” beber Tutuka.
Selain itu, untuk mempermudah proses bisnis usaha hilir, Direktorat Jenderal (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, telah menerbitkan izin usaha pengolahan migas sebanyak 24 izin. Kemudian, 52 izin juga telah diterbitkan untuk izin usaha penyimpanan migas, lalu 784 izin usaha pengangkutan migas, serta 134 izin usaha niaga.
Dari sisi hulu, Pemerintah juga terus menyiapkan pasokan migas dengan memberikan 5 persetujuan studi bersama dan satu izin survei umum untuk Wilayah Kerja (WK) Migas di tahun 2020 dan menyiapkan penawaran 10 WK migas yang akan dilakukan secara bertahap.
“Bapak Menteri ESDM (Arifin Tasrif) sudah memberikan fleksibilitas bentuk kontrak dalam lelang Wilayah Kerja yang sebelumnya hanya Gross Split sekarang bisa ditambah PSC Cost Recovery ataupun bentuk lainnya,” terang Tutuka.
Selain itu, Pemerintah juga berhasil mencapai lifting (siap jual) minyak di tahun 2020 sebesar 707 Million Barrel Oil Per Day (MBOPD) dari target sebesar 705 MBOPD. Sementara realisasi lifting gas sebesar 975 Million Barrel Oil Per Equivalen Per Day (MBOPED) dari target 992 MBOPED.
Masifnya pembangunan dan penyiapan infrastruktur di tahun 2020 memberikan dampak positif bagi realisasi anggaran migas yang mencapai 97% dari pagu sebesar Rp2,01 triliun.
“Ini capaian yang luar biasa selama 11 tahun terakhir paling tinggi,” tandas Tutuka.
