Jakarta, ruangenergi.com — Komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memperbaiki tata kelola keuangan akhirnya membuahkan hasil. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI yang digelar Senin (14/7) di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kementerian ESDM resmi menerima apresiasi atas keberhasilannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan lompatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana Kementerian ESDM hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurutnya, peningkatan ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kementerian dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Kami menyatakan apresiasi terhadap Kementerian ESDM yang telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 dari BPK,” ujar Bambang.
Tak hanya unggul dalam laporan keuangan, Kementerian ESDM juga menunjukkan performa positif dari sisi penerimaan negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 dari sektor ESDM mencapai Rp269,65 triliun, atau setara dengan 113% dari target sebesar Rp238,39 triliun.
Pencapaian tersebut ditopang oleh kontribusi besar dari tiga subsektor utama: migas, mineral dan batubara (minerba), serta panas bumi. Sementara itu, hingga pertengahan 2025 atau per Juni, realisasi PNBP sudah menembus angka Rp117,17 triliun, atau sekitar 46% dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp254,49 triliun.
“Insyaallah, target APBN untuk 2025 bisa kita capai secara keseluruhan, meskipun kerjanya cukup berat,” ucap Bahlil optimistis.
Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya mempertahankan capaian ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat sektor ESDM. Dengan laporan keuangan yang kredibel, DPR RI sebagai lembaga pengawas dan penganggaran akan semakin mudah memastikan bahwa setiap anggaran negara benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.
