Jakarta, Ruangenergi.com – Komisi VII DPR RI meninjau lokasi Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) di Bojonegoro, Jawa Timur, di mana proyek tersebut akan menjadi salah satu tulang punggung energi nasional dengan kapasitas gas 192 MMscfd dan cadangan 2,5 triliun TCF.
Berdasarkan informasi, proyek JTB baru bisa berproduksi pada tahun 2022 mendatang. Namun target itu mundur dari rencana semula, yakni kuartal ke-4 tahun 2021.
Untuk itu, Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke lokasi proyek JTB guna memperoleh penjelasan kendala mundurnya operasi proyek JTB, hingga kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
“Kunjungan ini merupakan salah satu bentuk usaha DPR dalam mendukung terlaksananya proyek JTB secara lancar. Dengan kunjungan ini, kami ingin melihat secara langsung kondisi lapangan, sehingga kami bisa mengetahui secara detail kendala apa yang ada di lapangan,” ungkap Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII ke lokasi proyek JTB dan Banyu Urip, (23/11).
Sugeng menjelaskan, salah satu kendala yang perlu dipikirkan guna kelancaran Proyek JTB yang dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC) adalah dukungan pembangunan infrastruktur seperti jaringan gas untuk mengalirkan gas setelah produksi.
“Kita tentu mendukung penuh proyek JTB ini supaya bisa segera beroperasi melalui tiga fungsi kami di DPR,” papar Sugeng.
Percepat Penyelesaian
Sementara, Anggota Komisi VII, Maman Abdurahman, meminta PEPC mempercepat penyelesaian target kuartal ke-4 proyek JTB.
Pasalnya saat ini posisi produksi gas semakin menurun. Ia memperkirakan, jika kuartal ke-4 tahun 2021 mendatang pembangunan proyek ini tidak selesai, dampaknya akan besar terhadap ketahanan energi dalam negeri.
“Saya sudah pada posisi muak dengan BUMN. Saya gak yakin kuartal ke-4 akan beres, belajar dari pengalaman selalu seperti itu. Mindset teman-teman BUMN belum nyambung dengan DPR, pendekatan masih komersil, kerja hari ini demi terima gaji. Gak ada yang kerja untuk bangsa dan negara, kerja untuk menjaga ketahanan energi kita,” kritik Maman.
Diungkapkan olehnya, fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi VII bukan untuk mengganggu tetapi untuk memastikan target kuartal ke-4 berjalan lancar. Pihaknya juga menyatakan siap membantu penyelesaian proyek JTB.
“Kami membuka diri, teman-teman BUMN harus jemput bola. Sampaikan kendalanya, kalau ada yang ganggu kita sikat, ini erat kaitannya dengan security energi kita,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Sementara, Direktur Utama PEPC Awang Lazuardi menerangkan, dalam situasi pandemi Covid-19 ini beberapa proyek lain di seluruh dunia mengalami penundaan eksekusi atau bahkan ada yang sampai pembatalan.
Namun proyek JTB masih bisa berjalan, dengan pencapaian beberapa milestone, yaitu dengan telah diselesaikannya pekerjaan Plug and Abandon di 1 sumur dan pemboran di 6 sumur produksi yang lebih cepat dari waktu yang ditargetkan.
Begitu juga dengan diselesaikannya pekerjaan rigless dan well testing di 4 sumur produksi dengan hasil yang sangat menggembirakan. Hasil well testing menunjukkan produksi per sumur lebih dari 60 MMscfd.
“Total secara keseluruhan dalam proyek ini kita sudah mencapai 24 juta jam kerja selamat. Rencananya awal Desember nanti kita juga sudah akan melakukan well testing di Sumur Jambaran Central, mudah-mudahan lancar,” jelas Awang.
Sebagai informasi, Kunjungan Kerja Spesifik tersebut diikuti sejumlah Anggota Komisi VII, lainnya yakni, Paramitha Widya Kusuma (Fraksi-PDI Perjuangan), Ridwan Hisjam, Maman Abdurahman dan Dyah Roro Esti Putri (Fraksi-Golkar), Arkansta Akram (Fraksi-NasDem), Ratna Juwita (Fraksi-PKB), dan Rofik Hananto (Fraksi-PKS).
