Jakarta, Ruangenergi.com – Pelaksanaan transisi energi dari fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia harus didukung penuh, sepanjang hal tersebut memberikan keadilan pemanfaatan energi bagi masyarakat luas.
Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto dalam diskusi publik Indef yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
“Saat ini, masih ada gap karena masih ada 196 desa di Indonesia bagian timur termasuk di Kalimantan Tengah yang belum mendapatkan listrik yang stabil, atau mendapatkan listrik tidak bisa 24 jam. Sementara di Jawa-Sumatera surplus,” kata Mulyanto.
Ia juga menegaskan mendukung upaya transisi energi termasuk inovasi-inovasi EBT dan produksi energi baru selama harga listrik terjangkau bagi masyarakat.
“Jangan sampai justru kita sudah mengintroduksikan EBT, lalu harganya mahal dan subsidi menjadi meningkat,” tukasnya.
Lebih jauh ia mengatakan, bahwa jargon yang muncul sekarang ini adalah energi bersih itu mahal, sehingga menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mewujudkan energi bersih yang murah.
“Kita ingin ketenagalistrikan dikuasai negara dan diusahakan oleh PT PLN, kita tetap masih menginginkan BUMN kelistrikan ini kokoh, kuat dan bisa melayani masyarakat dengan harga murah terjangkau, andal, bersih, itulah harapan kita,” paparnya.
“Dari sisi regulasi, DPR juga mendukung transisi energi melalui inisiatif pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dengan harapan mampu memberikan payung hukum agar energi baru terbarukan menjadi kokoh secara regulasi di Indonesia,” pungkasnya.(SF)
