Jakarta, Ruangenergi.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan ada dua hal yang menjadi tugas utama BPH Migas untuk mengawal energi yang berkeadilan.
Hal tersebut dikatakan olehnya dalam memberikan sambutan di malam penganugerahan BPH Migas, Selasa malam (08/12).
Pertama, mewujudkan BBM satu harga, yang sampai hari ini sudah terbangun di 253 lokasi.
Ifan sapaan akrabnya, menambahkan, hal tersebut sebagaimana amanah Presiden (Joko Widodo) yang menyebutkan bahwa BBM satu harga adalah keharusan. Untuk itu, BPH Migas berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan menugaskan PT Pertamina (Persero) dan badan usaha swasta dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota.
“Kita akan melaksanakan program BBM satu harga ini sampai di tahun 2024 terbangun 500 lokasi. Mudah-mudahan dengan tercapainya 500 lokasi BBM satu harga ini, amanah UU Migas yang meminta negara musti hadir untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh NKRI yang ditugaskan kepada BPH Migas dapat terwujudkan dengan baik,” ungkap Ifan.
Yang kedua, menetapkan harga gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di berbagai Ibukota yang ada di Indonesia.
Sampai saat ini, terang Ifan, sudah ada 57 Kabupaten kota dengan total 537.000 sambungan rumah tangga, atau lebih kurang sebanyak 2 juta masyarakat yang sudah menikmati Jargas rumah tangga dengan harga yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas jauh di bawah harga LPG 3 Kg.
“Ini komitmen kita untuk membantu masyarakat menikmati energi khusus dibidang harga gas tadi jauh lebih murah. Di mana kita tahu saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan LPG tabung Melon. Di mana LPG tabung Melon tersebut untuk APBN nya saja mencapai Rp 50 Triliun satu tahun,” imbuhnya.
Selanjutnya, lanjut Ifan, Indonesia saat masih melakukan impor LPG yaitu sebesar 70%, menurutnya, kalau ini bisa di akselerasi untuk mengkonversi menjadi penggunaan Jargas di rumah tangga, ini akan luas biasa. Jika di seluruh Indonesia dapat dibangun Jargas, pemanfaatan gas dalam negeri akan terserap sangat baik.
Oleh sebab itu, kata Ifan, dalam acara ini, BPH Migas mengundang Kepala Staff Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, karena di dalam Peraturan Presiden, tugas KSP (Kantor Staf Presiden) adalah mengawal, mengendalikan, proyek-proyek prioritas Nasional dan termasuk PSN (Proyek Strategis Nasional).
Di mana, pipa transmisi dan distribusi yang menjadi suatu objek yang akan dilelang oleh BPH Migas, ini akan berkonsekuensi pembangunan Jargas di seluruh Indonesia.
“Salah satu target kami pipa-pipa gas dapat terpasang dari ujung Aceh hingga seluruh Pulau Sumatera. Kemudian tembus sampai ke seluruh Pulau Jawa, dan juga di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua, maka nanti akan terbentuk Jaringan Gas rumah tangga di seluruh Kabupaten Kota yang ada di wilayah di bangun pipa-pipa gas tersebut,” imbuhnya.
Digitalisasi Sistem Penyalur BBM
Di akhir sambutannya, Ifan menjelaskan, Pertamina bersama PT Telkom juga telah melakukan program digitalisasi di semua penyalur BBM. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas akan lebih efektif kedepannya.
“Sampai saat ini sudah hampir 100% memasang ATG (Automatic Tank Gauge) dan EDC (Electronic Data Capture) di semua penyalur BBM,” tuturnya.
Ifan menjelaskan, hal ini dilakukan agar APBN yang diberikan kepada subsidi dapat tepat volume dan tepat sasaran.
