Jakarta, ruangenergi – Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers penggantian direktur energi primer PLN di Kementerian BUMN minggu lalu mengungkapkan, pihaknya sedang mempelajari untuk membuat holding dan sub holding layaknya PT Pertamina (Persero). Hal ini merupakan bentuk transformasi menyeluruh ditubuh PLN agar kinerjanya semakin membaik
Secara rinci Erick menjelaskan, yang pertama adalah sub holding ritel. Sub holding ini hanya akan fokus mengurusi pelayanan ritel seperti konsumen listrik. Ketika fokus konsumen listrik PLN akan dilayani secara baik.
“Di sub holding ritel kita usulkan sejak awal implementasi yang namanya smart meter. Supaya kita melihat daripada ongkosnya akan lebih efisien,” ungkap Erick
Yang kedua, adalah sub holding power atau pembangkit. Sub holding ini akan fokus pada pembangkit baik batu bara, energi terbarukan seperti solar, air geothermal dam lainnya.
“Jika ini terjadi, PLN batu bara kita lebur atau ditutup karena ada institusi baru yang melakukan ini secara terkonsolidasi. Dan kita tidak mau justru pengadaan batu bara menjadi birokrasi berkepanjangan, kenapa tidak langsung saja ke pembangkit,” ungkapnya
Masih menurut Erick, untuk PLN Pusat berdiri sebagai holding dan mengurus masalah transmisi listrik.
Rencana pembentukan holding dan sub holding ditubuh PLN ini adalah buntut dari terjadinya krisis batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN. Karena hal itu, anak usaha PLN yakni PLN Batubara akan dibubarkan karena diklaim tidak bisa mengamankan pasokan batu bara untuk PLTU.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa, terkait wacana pembubaran PLN Batubara, sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara, PLN akan menjalankan keputusan Pemerintah selaku pemegang saham perseroan.
“Apapun keputusannya, concern kami yaitu menjaga pasokan batu bara terjamin dan listrik tersedia bagi masyarakat. Pemerintah tentunya memiliki kebijakan yang terbaik terkait pengelolaan batu bara,” kata Darmawan
