Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah memiliki target untuk meningkatkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% di 2025 mendatang.
Untuk itu, Komisi VII DPR RI meminta agar pemanfaatan EBT untuk sektor kelistrikan lebih digalakkan.
Dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau PLTA – PLTS Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan, salah satu upayanya yaitu melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai wilayah di Indonesia.
Pasalnya, kunjungan tersebut guna mengetahui secara langsung perkembangan sektor energi baru dan terbarukan di PLTA – PLTS Cirata yang dilakukan oleh PT PLN (Persero).
“Komisi VII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di PLTA Cirata sekaligus ingin melihat langsung pembangkit listrik tenaga surya dirancang,” jelas Sugeng, (06/12).
Sugeng mengungkapkan, PLTA Cirata telah beroperasi selama kurang lebih 32 tahun dengan total kapasitas 1.008 MW (Megawatt).
Menurutnya, meski bukan pembangkit baru, PLTA yang digerakkan oleh air Bendungan Cirata ini masih memiliki peran besar dalam sistem kelistrikan Jawa – Bali.
“Bagaimana anak bangsa merancang sistem kelistrikan yang berkelanjutan itu sangat penting, bayangkan dibangun dari tahun 1980-an sampai hari ini dayanya tetap. Memang ada problem menyangkut debit air, namun kita upayakan terus-menerus mengembangkan energi baru terbarukan. Kita tidak boleh mundur lagi karena memang dunia sudah mengkhendaki ke arah sana yaitu green energy, clean dan sustainability,” papar Sugeng.
Lebih jauh, Sugeng mengatakan, transformasi dari energi fosil ke energi baru terbarukan membutuhkan waktu.
“Kita bersifat realistis, tidak geradak-geruduk. Sebagaimana kita ketahui PLN kita masih didominasi PLTU berbasis primer batu bara,” katanya.
Melihat penggunaan EBT di bauran energi pembangkit masih sangat sedikit, sekitar 10% dari total bauran energi. Sedangkan pada 2025 Pemerintah menargetkan porsi EBT mencapai 25%.
Maka dari itu investasi asing diperlukan dalam mempercepat capaian bauran energi nasional tersebut.
Selain itu, DPR juga sedang mendorong regulasi yang menarik bagi iklim investasi kelistrikan. Kepastian hukum dalam bentuk Undang-Undang (UU) menjadi suatu keharusan guna memberikan kepastian kepada investor.
Pembangunan Proyek Terbaru PLTS Apung
Sementara, Direktur Mega Proyek PLN, Iksan Asaad, mengatakan, proyek terbaru akan segera dibangun PLTS Terapung Cirata hasil kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Di mana proyek tersebut akan dijalankan Konsorsium anak usaha PLN, yaitu PJB (Pembangkit Jawa Bali) dengan perusahaan asal UEA, Masdar dengan nama Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE).
“Tanggal 17 Desember ini akan kita lakukan water breaking PLTS Apung 145 MW. Kemungkinan ini akan menjadi PLTS terbesar di dunia. Ini merupakan inovasi dari teman – teman PJB agar harganya bisa lebih efisien, ini harganya 8,5 sen. Kedepan dengan semakin massifnya teknologi, kita harapkan harganya bisa lebih rendah lagi serta bisa berkontribusi untuk mempercepat target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025,” jelas Iksan.
Sebagaimana diketahui, PLTS Cirata akan menjadi PLTS Terapung pertama di Indonesia dan yang terbesar di Asia Tenggara. PLTS ini dikatakan akan memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Cadiz Solar Powerplant sebesar 132,5 MW.
Kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar Rp 145 MW dengan total nilai proyek mencapai US$ 18,8 miliar dengan luasan area 200 Ha (waduk) dan 9,02 Ha. Konstruksi akan dimulai pada kuarta pertama 2021 dan ditargetkan beroperasi pada kuartal keempat tahun 2022.
Diproyeksikan, PLTS Cirata akan menambah bauran energi terbarukan PLN. Kebijakan bauran energi terbarukan 23% pada 2025 mendatang ini telah diimplementasikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
