Yogyakarta, Jawa Tengah, ruangenergi.com — Kemandirian energi menjadi salah satu target strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pengurangan ketergantungan impor, optimalisasi sumber daya dalam negeri, penguatan infrastruktur energi, pemberantasan korupsi di BUMN energi, hingga ambisi besar: swasembada BBM dalam lima tahun.
Namun, di balik target tersebut, Indonesia dinilai sedang berada di titik kritis.
Pakar Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan UGM sekaligus Tenaga Ahli Energi Kantor Staf Presiden (2019–2024), Ahmad Agus Setiawan, menyebut Indonesia kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan ketergantungan pada energi fosil atau berani melangkah ke era energi baru dan terbarukan (EBT).
“Tantangannya bukan sekadar punya target, tapi bagaimana mengawal rencana itu menjadi langkah yang benar-benar taktis agar tidak meleset. Kita belajar dari target bauran EBT 23 persen pada 2025 yang sampai sekarang baru tercapai sekitar 15,7 persen,” ujar Agus, Selasa (20/1) di Kampus UGM, dikutip dari website UGM.
Pria yang akrab disapa Aas ini menilai pemerintah terlalu lama menggantungkan sistem energi nasional pada bahan bakar fosil. Akibatnya, energi fosil dianggap lebih “nyaman” dan “reliable”, meskipun dunia global kini mulai beralih ke sumber energi bersih.
“Karena sudah terlalu lama memakai fosil, orang memilih itu karena terasa aman. Padahal dunia sudah masuk ke era baru energi terbarukan. Ini yang harus diubah,” katanya.
Menurut Aas, perubahan ini tidak cukup hanya lewat slogan. Diperlukan kebijakan yang konkret dan terukur agar transisi energi tidak berhenti sebagai wacana.
Di lapangan, tantangan menuju bauran energi bersih masih sangat kompleks. Mulai dari keterbatasan pendanaan, infrastruktur yang belum siap, ketergantungan pada energi fosil, kualitas SDM, regulasi yang belum sinkron, hingga penerimaan masyarakat yang masih rendah.
Ironisnya, Aas mengungkapkan bahwa pendanaan internasional justru lebih mudah diperoleh untuk proyek EBT dibandingkan energi fosil. Namun realisasi di lapangan kerap tersendat karena industri dalam negeri belum siap.
“Begitu proyek membesar, kita kewalahan. Supplier lokal belum siap, manufaktur belum kuat, dan infrastrukturnya belum mendukung,” jelasnya.
Selain persoalan teknis, Aas menyoroti ketergantungan masyarakat pada energi fosil yang membuat adopsi energi terbarukan berjalan lambat. Menurutnya, transisi energi tidak bisa dipaksakan tanpa edukasi dan regulasi yang jelas.
“Kalau tidak ada sosialisasi yang kuat dan aturan yang mengikat, masyarakat akan tetap memilih yang lama,” ujarnya.
Meski tantangan besar menghadang, Aas menegaskan bahwa kemandirian energi adalah keniscayaan, apalagi dunia kini sudah memasuki fase global heating, bukan sekadar global warming.
Baginya, kegagalan mencapai target EBT bukan alasan untuk menurunkan standar.
“Solusinya bukan menurunkan target, tapi memperkuat komitmen. Dari Presiden, menteri, hingga masyarakat. EBT itu seperti bayi yang baru belajar berjalan. Butuh investasi, kesabaran, dan semangat besar. Tapi ini adalah investasi masa depan,” tegasnya.
Dengan target ambisius swasembada BBM lima tahun ke depan, pertanyaannya kini bukan lagi mau atau tidak, melainkan siap atau tidak Indonesia keluar dari bayang-bayang energi fosil.
