Jakarta, ruangenergi.com-Di tengah gejolak geopolitik global dan tekanan transisi energi, Indonesia dihadapkan pada satu pekerjaan rumah besar: menjaga ketahanan energi nasional. Kuncinya, keseimbangan antara menjaga produksi minyak dan gas bumi (migas) sekaligus mempercepat pengembangan energi terbarukan.
Para pemangku kepentingan sektor energi sepakat, tren penurunan produksi migas harus segera dihentikan jika Indonesia ingin aman energi pada 2026 dan seterusnya.
Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolin Wahjong, menegaskan sektor hulu migas masih menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target Net Zero Emission (NZE) 2060, migas tetap tak tergantikan dalam fase transisi.
“Kita harus menghentikan penurunan produksi dan justru meningkatkan produksi selama era transisi energi, sambil tetap menargetkan net zero pada 2060,” ujar Marjolin, dalam EITS Discussion Series VII 2025 bertajuk “Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi” yang digelar di Jakarta, Senin (15/12/2025)
Ia mengingatkan, permintaan energi nasional hingga 2050 diproyeksikan melonjak tajam. Permintaan gas bisa naik hingga empat kali lipat, sementara minyak dua kali lipat. Ironisnya, produksi migas Indonesia dalam satu dekade terakhir justru terus menurun.
“Tanpa kebijakan yang pro-investasi, kesenjangan pasokan energi akan semakin lebar,” tegasnya.
Investor Butuh Kepastian, Bukan Ketidakpastian
Dari sudut pandang investor, IPA menilai kepastian hukum dan contract sanctity menjadi fondasi utama. Industri hulu migas dikenal sebagai sektor high risk, high capital, dan high technology dengan siklus proyek bisa melampaui 30 tahun.
Karena itu, Marjolin mendorong percepatan eksplorasi, kemudahan perizinan, serta revisi Undang-Undang Migas untuk memperkuat iklim investasi jangka panjang. “Lebih banyak wilayah kerja harus ditawarkan, dengan proses persetujuan yang cepat dan koordinasi lintas kementerian yang solid,” katanya.
Meski transisi energi terus berjalan, Marjolin menegaskan ketahanan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama. Teknologi seperti carbon capture and storage (CCS) dinilai dapat memperkuat kontribusi migas dalam mencapai target NZE sekaligus menekan ketergantungan impor energi.
Tenaga Ahli Kepala SKK Migas, Muhammad Kemal, mengungkapkan kinerja produksi hulu migas nasional hingga November 2025 relatif terjaga. Penurunan produksi setara minyak nasional hanya sekitar 0,1% secara tahunan.
Capaian ini ditopang oleh peningkatan aktivitas eksplorasi dan pengembangan, termasuk kenaikan investasi eksplorasi sekitar 20% serta tambahan produksi dari sumur baru hasil plan of development (POD).
Kemal menekankan pentingnya menjaga reserve replacement ratio (RRR) di atas 100% agar keberlanjutan produksi jangka panjang tetap terjamin. “Sejak 2018, RRR nasional konsisten melampaui target, didorong oleh persetujuan POD strategis,” ujarnya.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 5.500 juta kaki kubik per hari, dengan dukungan investasi hulu migas lebih dari US$22 miliar.
Dari sisi transisi energi, Manager New and Renewable Energy Pertamina NRE, Chandra Asmara, menilai gas alam masih menjadi solusi paling realistis. Gas berperan sebagai bridging energy di tengah keterbatasan energi terbarukan yang belum sepenuhnya andal.
“Pembangkit listrik berbasis gas, khususnya combined cycle gas turbine (CCGT), mampu menurunkan emisi hingga 50–70% dibandingkan PLTU batu bara,” jelas Chandra.
Selain lebih rendah emisi, pembangkit gas juga unggul dari sisi fleksibilitas operasi, terutama untuk menyeimbangkan fluktuasi listrik dari surya dan angin. Namun, Chandra mengingatkan risiko ketergantungan jangka panjang terhadap gas jika tidak diimbangi kebijakan dekarbonisasi yang jelas.
Teknologi CCUS, hidrogen biru, dan biometana dinilai krusial agar gas benar-benar berfungsi sebagai energi transisi, bukan penghambat NZE 2060.
Energi Terbarukan Dipercepat, Investasi Triliunan Rupiah
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Mewakili Dirjen EBTKE, M. Wahyu Jasa Diputra menyebut Indonesia memiliki potensi EBT sangat besar, mencapai 3.687 gigawatt, didominasi surya, hidro, angin, dan panas bumi.
Hingga Semester I 2025, bauran EBT nasional baru mencapai sekitar 16%. Pemerintah menargetkan investasi EBT hingga 2034 mencapai Rp1.600 triliun, dengan potensi 760 ribu lapangan kerja hijau dan penurunan emisi hingga 129 juta ton CO₂.
Koordinator Eksploitasi Migas Ditjen Migas, Maruf Afandi, menegaskan peningkatan produksi migas tetap menjadi prioritas. Saat ini konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya sekitar 600 ribu barel per hari, menciptakan defisit besar dan ketergantungan impor.
Pemerintah pun mendorong eksplorasi masif dengan membuka lebih dari 75 blok migas potensial, mereaktivasi 4.500 sumur idle, serta menerapkan teknologi lanjutan seperti EOR dan horizontal drilling.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dina Nurul Fitriah, menekankan kebijakan energi ke depan harus menyeimbangkan ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberterimaan energi. Melalui PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah menargetkan bauran EBT 70–72% pada 2060.
“Transisi energi harus berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan target dekarbonisasi,” pungkas Dina.
Dengan tantangan besar di depan mata, satu pesan mengemuka dari diskusi ini: migas dan energi terbarukan bukan untuk dipertentangkan, melainkan disinergikan demi ketahanan energi Indonesia.
