Energy Watch: Penghapusan Premium dan Pertalite Harus Bertahap

Jakarta, Ruangenergi.com – Polemik soal isu penghapusan BBM jenis premium dan pertalite masih terus bergulir di masyarakat. Namun Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, jika Pemerintah nanti memilih mengambil kebijakan tersebut maka hal itu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Menurutnya, penghapusan premium dan pertalite harus dilakukan secara bertahap, sebab di beberapa wilayah BBM jenis itu masih sangat dibutuhkan. “Terkait rencana dihapuskannya premium dan pertalite jika itu benar saya kira harus dilakukan secara bertahap, dan tidak serentak di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling siap dan pernah dilakukan itu di JAMALI (Jawa Madura Bali), dan yang dihilangkan pun cuma premium,” ujar Mamit di Jakarta, Senin (29/6).

Posisi Pertamina sendiri, kata Mamit, tetap berada pada penugasan yang diberikan oleh pemerintah, apapun kebijakannya nanti. Termasuk juga pada penyaluran premium sebagai salah satu BBM penugasan.

“Saya kira posisi Pertamina tetap pada penugasan yang diberikan oleh pemerintah apapun itu. Mereka sebagai BUMN akan mendukung apapun kebijakan pemerintah terkait hal ini,” tuturnya.

“Namun jika memang pemerintah daerah menganggap warganya sudah siap untuk beralih ke BBM yang beroktan lebih tinggi dan lebih baik seperti Pertamax cs, maka pemerintah daerah bisa saja mengajukan untuk penghentian pasokan premium ke wilayah tersebut,” tambah dia.

Menurut Mamit, selain masalah kualitas bahan bakar premium yang memang tak sebaik pertamax cs, penggunaan produk yang termasuk jenis BBM penugasan itu memang membebani keuangan negara. Sebab pemerintah pusat tetap harus menanggung selisih biaya produksi premium yang kemudian disebut sebagai subsidi.

“Pada sisi ini, saya tetap mengingatkan bahwa ada beban yang harus ditanggung pemerintah terkait dengan dana kompensasi untuk premium dan pertalite,” pungkasnya.

Masih menurut Mamit, terlepas dari jadi atau tidaknya premium dan pertalite dihapus, pemerintah tetap.harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa penggunaan bahan bakar pertamax cs memang jauh lebih efisien ketimbang penggunaan premium. “Saya kira edukasi ini sangat penting dan masyarakat kita juga sudah cukup banyak yang paham terkait dengan penggunaan bbm dengan oktan yang tinggi,” tutur Mamit.

Proses edukasi ini, kata dia, sangat baik dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah untuk beralih ke bbm ron tinggi. “Premium dan pertalite, selama disparitas harga yang masih jauh ditambah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih, maka akan selalu dibutuhkan. Tinggal bagaimana kita bisa kembali memberikan penyadaran dan edukasi lagi ke masyarakat,” pungkasnya.

Terkait edukasi ke masyarakat, VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengakui bahwa pihaknya terus mengedukasi masyarakat tentang penggunaan BBM yang kualitasnya lebih baik. “Yang kami lakukan adalah mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk beralih ke bbm yang lebih berkualitas,” ujar Fajriyah.

Namun menurut dia, masalah penghapusan premium maupun pertalite merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. “Pertamina hanya mengikuti kebijakan dari Kementerian ESDM saja,” ucapnya.

Sementara itu, wacana penghapusan premium dan pertalite mengemuka dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI pekan ini. Sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan wacana tersebut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun tidak mengelak, pemerintah akan mengurangi produksi Premium dan Pertalite. Rencana tersebut, kata Arifin, sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon, dengan memaksimalkan produksi energi ramah lingkungan.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 mengenai batasan RON.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *