Jakarta, Ruangenergi.com – Upaya merealisasikan program lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari di tahun 2030, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan kerjasama dengan Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).
Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Kepala Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agung Prasetiawan, di kantor SKK Migas, Jakarta, (16/06).
Kerjasama SKK Migas dengan Pushidrosal ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan usaha-usaha pencarian cadangan minyak dan gas bumi di laut dalam.
Dalam sambutannya, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan bahwa kerjasama antara SKK Migas dengan Pushidrosal memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor hulu migas memiliki fasilitas yang berada di pantai, bawah air maupun di lepas pantai (offshore) dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Untuk itu, kata Dwi, dibutuhkan pemetaan fasilitas di laut untuk mendukung operasional hulu migas yang optimal dan sebagai aset yang strategis akan memudahkan dalam melakukan pengamanan asset hulu migas, mengingat wilayah laut Indonesia sangat luas dan sebagian wilayah operasi hulu migas dan fasilitasnya berada di perbatasan laut dengan negara lainnya.
“Kerjasama ini tidak hanya memiliki arti ekonomi dalam memandang fasilitas hulu migas di perbatasan, tetapi juga aspek kedaulatan negara. Kerjasama ini juga dibutuhkan terutama untuk mengawal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang menyimpan sumber daya migas cukup menjanjikan,” ujar Dwi.
Ia menambahkan, saat ini potensi sumber daya migas di kawasan laut dalam mulai menarik untuk dikembangkan.
“Potensi cadangan di kawasan laut dalam cukup besar, saat ini kami memiliki 3 (tiga) proyek yang sedang dikembangkan, antara lain di Kalimantan Timur Kutai Basin dan Proyek Abadi Masela di Laut Arafura. Selain itu masih ada 108 cekungan yang sebagian berada di laut yang menunggu untuk dikembangkan,” beber Dwi.
Selain itu, terdapat 38 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan fasilitas hulu migas di laut meliputi antara lain 48 lokasi terminal hulu migas; fasilitas anjungan lepas pantai (platform) mencapai 520 unit dan terdapat ribuan kilometer pipa bawah air yang harus dijaga keamanan dan keandalannya.
“Upaya meningkatkan produksi migas nasional harus didukung dengan fasilitas produksi yang handal. Tidak hanya handal, tetapi juga fasilitas operasional hulu migas harus terdata dengan baik, agar memudahkan dalam inventarisasi asset, pemeliharaan maupun pengamanannya,” jelas Dwi.
Menurutnya, pengembangan industri hulu migas masih sangat diharapkan untuk dapat terus menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2050, peran hulu migas masih dominan dalam penyediaan kebutuhan energi yang terus meningkat.
“Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) kebutuhan energi di tahun 2050 yang berasal dari minyak mencapai 3,97 juta barel atau meningkat 139% dan gas mencapai 26.112 MMSCFD atau meningkat 298% dibandingkan saat ini,” urainya.
Sebagaimana diketahui, dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran dan keamanan fasilitas migas di laut, SKK Migas bersama KKKS telah melakukan beberapa mitigasi kemaritiman sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, diantaranya pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), penetapan Daerah Terbatas Terlarang (DTT), dan pemetaan fasilitas migas ke dalam Peta Laut Indonesia.
“Kerjasama antara SKK Migas dan mitra kerja KKKS dengan Pushidrosal sangat penting untuk menunjang kegiatan tersebut di atas,” tutur Dwi.
Kemudian, Pushidrosal dan SKK Migas juga sepakat untuk melakukan sharing data terkait update data pipa laut di hulu migas.
Siap Dukung Pembangunan Nasional
Sementara, Kepala Pusat Hidro Oseanografi TNI AL, Laksamana Madya TNI Agung Prasetiawan, menyampaikan dukungannya atas upaya SKK Migas dalam menjaga kinerja dan produksi migas untuk mendukung pembangunan nasional.
Agung menambahkan bahwa kerjasama pemetaan fasilitas migas di laut sudah dilakukan sejak era BP Migas.
“Penandatangan kerjasama hari ini adalah wujud dari upaya para pihak terus meningkatkan kerjasama dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran terhadap fasilitas operasi yang digunakan oleh KKKS untuk kegiatan hulu migas,” jelas Agung.
Selain itu, pemetaan laut, penerapan operasional berwawasan lingkungan, serta akan menjadi navigasi baik untuk TNI maupun masyarakat.
“Dengan kerjasama ini untuk selanjutnya akan dilakukan pembaharuan peta laut, sehingga dengan peta baru tersebut akan semakin meningkatkan keselamatan pelayaran,” tuturnya.
