Jakarta, ruangenergi – Pemerintah akan membentuk satuanpengamanan komoditas utama pertambangan dan batu bara. Satuan ini nantinya melibatkan TNI, Polri dan Bakamla.
Satuan pengamanan itu rencananya akan berada di tingkat pusat dan daerah, dengan tugas utamanya antara lain pengawasan, pengamanan dan penegakkan hukum terhadap oknum-oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan perorangan.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, jika pengawasan yang dilakukan maksimal, maka akan berdampak positif kepada negarai
“Saya pikir satgas ini akan kita bikin permanen, tapi nanti akan kita atur deployed-nya, tergantung daripada intelnya nanti. Jadi kalau ini saya kira kita bisa lakukan pengawasan, saya yakin penerimaan negara akan bisa tambah dari sini,” ungkap Luhut dalam channel YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa dikutip Kamis (3/3/22).
Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut Satgas pengamanan laut dari personel Lantamal XIII/Tarakan sebagai langkah awal.
“Kalau batu bara ini kan hanya di Kalimantan Timur dan Selatan, jadi kita fokus ke Lantamal XIII yang posisinya ada di Nunukan. Jadi ini adalah gelar kita yang nanti apabila diperlukan untuk operasi itu bisa dikerahkan dari pos-pos terdekat,” ungkap Andika.
Dimana pada beberapa waktu lalu, TNI AL, kata Andika telah berhasil menggagalkan upaya penyeludupan komoditas batu bara sebanyak 32 ton. Hal itu bermula saat 1 tongkang batubara dicuri oleh 8 kapal.
“Lanal Balikpapan menangkap ada 1 tongkang yang dicuri oleh 8 kapal, batu baranya. Total itu 8 kapal 32 ton yang sudah masuk ke kapalnya masing-masing,” ungkapnya.
Andika menegaskan, pihaknya siap sedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain dalam hal pembentukan satuan pengamanan ini.
“TNI siap bekerja sama dengan Polri, Bakamla, dan jajaran pemerintah Indonesia untuk membentuk satuan Pengamanan Komoditas Minerba Indonesia,” jelas Andika
