Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Kabar menggembirakan datang dari sektor hulu minyak dan gas nasional. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto melaporkan percepatan signifikan dalam proses perizinan proyek strategis nasional pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku.
Dalam laporannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri, serta para pemangku kepentingan sektor hulu migas, Djoko menyampaikan bahwa tahapan administratif penting kini berhasil ditembus dalam waktu relatif singkat.
Percepatan ini dimulai setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan proyek Onshore LNG (OLNG) di Desa Lamatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Tak lama setelah persetujuan tersebut keluar, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) INPEX selaku operator Blok Masela langsung memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hasilnya, kurang dari satu bulan kemudian, terbit persetujuan dari Kementerian ATR/BPN berupa Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RKKPR). Dua dokumen strategis ini menjadi syarat mutlak dalam proses penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek OLNG Masela.
Djoko optimistis, dalam waktu dekat dokumen AMDAL dapat segera diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, maka proyek yang telah dinantikan selama puluhan tahun ini dapat segera memasuki tahap groundbreaking pembangunan fisik.
Pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela disebut sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 20 miliar dolar AS.
Proyek ini tidak hanya mengusung skema OLNG sebagai bagian dari rantai hulu migas, tetapi juga dirancang terintegrasi dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS), yang mendukung agenda transisi energi dan pengurangan emisi.
Selain kontribusi pada ketahanan energi nasional, proyek Masela juga diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja serta menggerakkan perekonomian daerah dan nasional secara signifikan.
Djoko menilai percepatan penerbitan izin ini menjadi indikator positif bahwa proses kelengkapan teknis dan administratif sektor hulu migas kini semakin efisien. Ia mendorong seluruh pelaku industri untuk tetap proaktif dalam melengkapi dokumen perizinan, melakukan pemantauan harian, serta segera melaporkan kendala apabila muncul hambatan di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan langsung Wakil Menteri dalam pengawalan proses perizinan.
Proyek Masela sendiri dikenal sebagai proyek yang telah menunggu kepastian pengembangan selama kurang lebih 25 tahun. Dengan perkembangan terbaru ini, muncul optimisme kuat bahwa proyek akhirnya benar-benar memasuki fase realisasi.
Dengan dukungan kepemimpinan kementerian terkait dan sinergi antar instansi, pemerintah berharap proyek Masela dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
