Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com- Ada yang menarik bisa disimak saat Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) bertemu para pelaku usaha tambang dan migas di Jakarta, dimana dia menceritakan pengalamannya ketika melakukan perjalanan darat ke Kutai Barat (Kubar) pekan lalu.
Gubernur Harum memilih mengemudikan sendiri kendaraan dinasnya untuk merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Dari Samarinda kurang lebih jaraknya 320 km.
“Saya langsung bawa sendiri kendaraannya agar tahu apa yang dirasakan masyarakat. Jalannya rusak parah Pak,” kata Gubernur Harum, dikutip dari instagram Pemprov Kaltim.
Harum melihat sendiri jalan rusak sebagian besar berada di sekitar perbatasan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Tepatnya, di sekitar Perian hingga Barong Tongkok.
Kerusakan jalan diyakininya bukan karena aktivitas perusahaan sawit, tapi pertambangan. Penyebab kerusakan yang dimaksud Gubernur Harum berasal dari aktivitas angkutan alat berat di jalan raya, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten.
Gubernur pun langsung berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim untuk meminta agar semua angkutan alat berat tidak lagi melalui jalur darat. Tonase angkutan alat berat sangat besar dan akan cepat menyebabkan kerusakan jalan.
Long bed atau trailer sekitar 20 ton. Ditambah PC 210 (21 ton) total 40 ton. Jika diangkut PC 330 (33 ton) maka tonase total menjadi 50 ton. Apalagi jika yang diangkut PC 400 (40 ton), maka total beban tonase angkutan alat berat mencapai 60 ton.
Jadi, kata Gubernur, sejauh mana alat berat itu diangkut, maka sepanjang itulah jalan akan terdampak kerusakan.
“Seluruh angkutan alat berat kalau bisa lewat jalur sungai atau laut, supaya tidak merusak jalan APBN atau jalan APBD,” tegas Gubernur Harum.
Ini berlaku untuk semua jalan, baik di wilayah tengah, utara dan selatan.
Gubernur Harum menegaskan, Pemprov Kaltim akan melindungi investasi pertambangan agar tetap eksis, namun partisipasi perusahaan pertambangan juga sangat diharapkan untuk tidak mempercepat kerusakan jalan-jalan di Kaltim.
