Jakarta, Ruangenergi.com – Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengatakan, harga BBM yang ‘terbang’ dari Rp 8.000 menjadi Rp 18.000-an, bahkan Rp 23.000-an di Timur Indonesia, membuat biaya melaut naik berlipat.
Hal ini, kata dia, mengakibatkan jumlah kapal yang melaut pun drop hingga 50%, terutama kapal-kapal ikan ukuran di atas 10 GT. Meski, sebenarnya kapal 10 GT masih berhak menggunakan BBM bersubsidi. Hanya saja, ketentuan itu dalam proses revisi, sehingga penyaluran ke kapal 10 GT mulai diperketat
“Kalau kapal 30 GT ke atas itu, per hari ini ada 6.700, berdasarkan izin pusat. Kalau satu kapal rata-rata 30 orang, berarti ada 200-an ribu nelayan. Dan kalau kapal 10 GT itu sampai sekarang ada 200 ribu unit,” kata Zaini saat jumpa pers paparan kinerja KKP semester-I tahun 2022, Kamis (28/7/2022).
‘Kalau per kapal ada 10 orang, berarti total 2 juta orang. Nah, kalau 50% saja drop nggak berlayar, mereka ini lah yang terkena dampak langsung. Jadi pengangguran. Akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi,” lanjut dia.
Untuk nelayan rakyat, atau dengan kapal 5 GT ke bawah, ujarnya, tidak terkena dampak langsung kenaikan harga BBM. Karena menggunakan BBM susbidi.
“Yang bisa gulung tikar itu yang kapal 10 GT ke atas ini. Lihat saja di Muara Baru, kapal-kapal uang numpuk. Tadinya cuma sekitar 300 kapal per hari, sekarang di sana ada 800-an kapal. Karena kenaikan BBM,” katanya.
“Karena itu kami sudah melakukan audiensi dengan KSP, kami ingin agar nasib mereka ini diperjuangkan, supaya bisa mendapatkan BBM dengan harga khusus. Saya sudah bicara dengan pengusaha kapal, kalau Rp10.000 per liter mereka masih sanggup,” lanjut Zaini.
Selain itu, dia menambahkan, masih bersama KSP, pihaknya juga menjalin kesepakatan dengan Pertamina, agar ada jaminan pasokan BBM subsidi bagi nelayan 5 GT ke bawah.
“Harga BBM subsidi memang tetap, nggak naik, tapi yang jadi masalah adalah ketersediaannya. Di mana-mana langka, mau beli susah. Nah, 2 minggu lalu kami dan Pertamina sudah tandatangani kesepahaman supaya nelayan bisa dengan mudah mengakses BBM, terutama jika harus ke SPBU supaya prosesnya tidak berbelit,” tutup Zaini.(Red)
