Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompetitif, pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai jangkar strategi pembangunan nasional. Bukan sekadar jargon industrialisasi, kebijakan ini diproyeksikan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia—sebuah arah yang kini dipertegas dalam agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melihat hilirisasi sebagai kunci transformasi struktural ekonomi. Baginya, pengalaman sektor nikel menjadi bukti konkret bahwa nilai tambah di dalam negeri mampu mengubah peta ekonomi nasional secara signifikan.
Bahlil, pria yang lama berkecimpung di dunia usaha dan kini dipercayakan memimpin Kementerian ESDM oleh Presiden Prabowo Subianto, mencontohkan, sebelum larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2018–2019, nilai ekspor komoditas tersebut hanya sekitar USD3,3 miliar. Namun setelah kebijakan hilirisasi dijalankan, ekspor melonjak tajam hingga mencapai USD34 miliar pada 2024—kenaikan sepuluh kali lipat hanya dalam lima tahun.
“Ini menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Bahlil dalam forum Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/02/2026).
Keberhasilan itu mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah serupa untuk komoditas lain. Setelah bauksit dilarang ekspor dalam bentuk mentah tahun lalu, kini pemerintah mulai mengkaji kemungkinan penghentian ekspor bahan mentah lainnya, termasuk timah. Pesannya tegas: ekspor bahan mentah harus digantikan produk bernilai tambah hasil industri dalam negeri.
“Silakan membangun investasi hilirisasi di dalam negeri,” kata Bahlil, mengundang pelaku usaha untuk berinvestasi pada sektor pengolahan.
Langkah tersebut bukan tanpa peta jalan. Presiden Prabowo telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan total nilai investasi Rp618 triliun. Proyek-proyek itu mencakup sektor strategis—dari hilirisasi bauksit dan nikel hingga gasifikasi batubara dan pembangunan kilang minyak—dan ditargetkan mulai berjalan tahun ini.
Produk yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menambah nilai ekspor, tetapi juga menggantikan barang impor. Pemerintah bahkan membuka peluang besar bagi sektor perbankan nasional untuk ikut membiayai proyek-proyek strategis tersebut.
“Semua produknya untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri,” ujar Bahlil, menegaskan peluang pembiayaan domestik.
Secara jangka panjang, proyeksi manfaatnya terbilang ambisius. Hingga 2040, program hilirisasi diperkirakan mampu menarik investasi hingga USD618 miliar—dengan porsi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batubara sebesar USD498,4 miliar, serta USD68,3 miliar dari minyak dan gas. Dampaknya diprediksi mencakup potensi ekspor USD857,9 miliar, kontribusi PDB USD235,9 miliar, dan penciptaan lebih dari tiga juta lapangan kerja.
Target sosialnya pun tak kalah besar. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun di bawah 5 persen pada 2029 melalui integrasi kebijakan hilirisasi dengan program pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain, dalam forum akademik di Institut Teknologi Bandung, Rabu (11/2/2026), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa paradigma pembangunan harus bergeser dari pendekatan bantuan sosial menuju penguatan kapasitas masyarakat. Muhaimin menekankan pentingnya sinergi industrialisasi dan pembangunan manusia.
“Program hilirisasi dan industrialisasi harus beriringan dengan pemberdayaan masyarakat agar kualitas SDM meningkat tanpa ketimpangan,” ujarnya.
Menurut Muhaimin, industrialisasi akan mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja, memperluas kewirausahaan, dan membuka peluang kerja produktif di daerah. Karena itu, sektor pendidikan dituntut menyiapkan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industri masa depan.
Senada dengan itu, Wakil Direktur Utama MIND ID sekaligus penulis buku Indonesia Naik Kelas, Dany Amrul Ichdan, menilai tantangan utama pembangunan industri nasional bukan pada ketersediaan sumber daya alam, melainkan kualitas kebijakan dan tata kelola. Ia menyebut hilirisasi sebagai instrumen strategis untuk mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
“Ketika nilai tambah diciptakan di dalam negeri, yang tumbuh bukan hanya ekspor, tetapi juga lapangan kerja berkualitas dan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dany mencontohkan pembangunan smelter oleh Grup MIND ID yang mampu memicu efek berganda ekonomi. Satu smelter bahkan dapat memunculkan 10 hingga 12 industri hilir baru—menunjukkan bahwa hilirisasi bukan sekadar proyek industri, melainkan fondasi ekosistem ekonomi.
Melalui forum akademik tersebut, Institut Teknologi Bandung menegaskan perannya sebagai ruang dialog lintas sektor—mempertemukan pemerintah, industri, dan akademisi—untuk memastikan transformasi ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah persaingan global yang semakin tajam, hilirisasi kini bukan lagi sekadar pilihan kebijakan. Ia telah menjadi narasi besar pembangunan nasional—sebuah jalan panjang yang diharapkan membawa Indonesia melompat dari negara pengekspor bahan mentah menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi.
