Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com— Tekanan krisis energi global mulai terasa hingga ke dalam negeri. Kenaikan harga energi dunia yang dipicu eskalasi geopolitik tak hanya mengancam stabilitas fiskal, tetapi juga daya beli masyarakat. Di tengah situasi ini, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengusulkan langkah cepat: membangun Gerakan Nasional Hemat Energi.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, menilai pendekatan konvensional yang bertumpu pada pasokan energi sudah tidak cukup. Dalam kondisi krisis, kata dia, pengendalian konsumsi justru menjadi kunci utama.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sisi suplai. Dalam situasi seperti ini, pengelolaan konsumsi energi menjadi faktor penentu,” ujar Anggawira, kepada ruangenergi.com, Rabu (25/3/2026).
Menurut HIPMI, lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi melampaui asumsi APBN, ditambah tekanan nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.000 per dolar AS, bisa memperlebar beban subsidi energi. Efek berantai lainnya adalah meningkatnya tekanan inflasi yang pada akhirnya memukul masyarakat.
HIPMI melihat selama ini kampanye hemat energi masih berjalan parsial dan belum terkoordinasi secara nasional. Padahal, skala tantangan yang dihadapi membutuhkan pendekatan lintas sektor yang lebih terstruktur.
Karena itu, organisasi ini mendorong transformasi dari sekadar imbauan menjadi gerakan nasional yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.
Konsep yang ditawarkan tidak berhenti pada kampanye publik semata. Gerakan ini juga mencakup pengaturan konsumsi energi di sektor industri, gedung perkantoran, dan transportasi, hingga penerapan standar efisiensi energi secara bertahap. Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau konsumsi energi secara real-time juga menjadi bagian penting.
“Setiap penghematan energi akan langsung berdampak pada pengurangan beban negara,” kata Anggawira.
HIPMI menegaskan, dunia usaha tidak akan sekadar menjadi penonton. Justru, sektor ini siap menjadi motor penggerak implementasi efisiensi energi.
Langkah konkret yang disiapkan antara lain meningkatkan efisiensi operasional, berinvestasi pada teknologi hemat energi, serta melakukan audit energi secara berkala. Efisiensi, menurut HIPMI, bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga strategi meningkatkan daya saing di tengah tekanan global.
“Bisnis yang efisien energi akan lebih tahan terhadap gejolak eksternal,” tegas Anggawira.
Agar gerakan ini tidak berhenti sebagai wacana, HIPMI mendesak pemerintah segera menghadirkan kebijakan konkret. Mulai dari insentif fiskal bagi pelaku usaha yang melakukan efisiensi, penyusunan roadmap nasional hemat energi, hingga penguatan regulasi dan digitalisasi sistem energi.
Keterlibatan sektor swasta secara aktif juga dinilai krusial untuk memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan.
Di tengah ancaman krisis, HIPMI justru melihat peluang besar. Efisiensi energi dinilai dapat menjadi pintu masuk menuju kedaulatan energi nasional yang lebih kuat.
“Hemat energi hari ini bukan hanya respons jangka pendek, tetapi investasi strategis untuk masa depan ekonomi Indonesia,” pungkas Anggawira.
Dengan tekanan global yang belum mereda, seruan ini menjadi pengingat: menjaga energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
