Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com— Langkah pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Sektor Minerba di bawah Kementerian ESDM mendapat sambutan positif dari pelaku industri tambang nasional. Indonesia Mining Association (IMA) menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif tersebut, dalam pertemuan resmi antara Pengurus IMA dan Ditjen Gakkum yang berlangsung lancar awal pekan ini.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Ditjen Gakkum, termasuk Sekretaris Ditjen dan Direktur terkait.
“Kami mengapresiasi terbentuknya Ditjen Gakkum karena ini merupakan langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara,” ujar Hendra Sinadia, Executive Director IMA, bercerita kepada ruangenergi.com, Kamis (07/08/2025), di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Ditjen Gakkum juga menyambut baik inisiatif IMA yang mengusulkan dialog ini. Pemerintah menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan dari pelaku industri, termasuk dalam isu-isu perizinan, pengawasan, dan penertiban kegiatan pertambangan ilegal.
“Dirjen Gakkum menyampaikan bahwa forum seperti ini sangat penting, karena mempererat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong perbaikan tata kelola yang konkret dan terukur,” jelas Hendra.
IMA Dorong Penegakan Hukum Lebih Tegas dan Terstruktur
Dalam dialog tersebut, IMA juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan tugas dan kewenangan Ditjen Gakkum, termasuk mekanisme koordinasi dengan instansi lainnya. Asosiasi berharap Ditjen Gakkum dapat menjadi motor dalam memperkuat pengawasan, penindakan terhadap praktik ilegal, serta mempercepat penyelesaian berbagai isu tumpang tindih dalam perizinan.
“Kami berharap Ditjen Gakkum bisa membawa angin segar dalam reformasi sektor minerba. Mulai dari perizinan yang transparan, pengawasan yang tegas, hingga penertiban kegiatan tambang ilegal yang masih marak di berbagai daerah,” tegas Hendra.
Sinergi Pemerintah–Industri: Kunci Keberlanjutan Tambang Indonesia
Pembentukan Ditjen Gakkum dianggap sebagai bagian dari evolusi kebijakan pengawasan sektor minerba yang selama ini menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi penegakan hukum maupun integritas tata kelola. IMA menilai bahwa kolaborasi konstruktif seperti ini perlu diperkuat agar sektor tambang Indonesia tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.
“Kami di IMA siap mendukung penuh transformasi ini. Selama dilakukan dengan semangat kolaboratif dan transparansi, hasilnya pasti akan berdampak besar bagi kemajuan industri tambang nasional,” tutup Hendra.
