Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Di tengah gejolak geopolitik yang memanas di Timur Tengah, Indonesia justru memberi sinyal tenang soal pasokan gas alam cair (LNG). Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memastikan rencana pemanfaatan kuota ekspor tetap berjalan tetapi dengan prioritas utama untuk kebutuhan domestik.
Dalam keterangannya Selasa (03/03/2026) kepada ruangenergi.com, Djoko mengungkapkan bahwa sembilan kargo LNG yang awalnya dialokasikan untuk ekspor akan diutamakan untuk pasar dalam negeri. Menurutnya, keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah potensi gangguan global, termasuk jika terjadi blokade di Selat Hormuz — jalur strategis bagi distribusi energi dunia yang saat ini memanas karena ketegangan geopolitik antara Iran dan negara lain.
“Walaupun tekanan global meningkat, alokasi LNG kita aman. Kita utamakan pasokan dalam negeri dulu dengan memanfaatkan sembilan kargo dari komitmen ekspor yang ada,” ujar Djoko, menegaskan bahwa kebijakan ini justru memperkuat ketahanan energi sambil tetap menghormati kontrak internasional.
Strategi ini bukan tanpa dasar: pemerintah dan regulator migas telah melakukan penataan neraca pasokan — termasuk pengalihan sebagian kuota ekspor — sehingga kebutuhan domestik dapat terpenuhi tanpa mengorbankan komitmen jangka panjang terhadap mitra dagang luar negeri.
Berapa Jumlah Kargo LNG Indonesia 2026?
Dalam catatan ruangenergi.com, di tahun 2026, pemerintah telah mengamankan sekitar 120 kargo LNG untuk memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun ekspor selama semester I (Januari–Juni). Djoko Siswanto memastikan angka ini sudah cukup mengamankan pasokan sekaligus memenuhi komitmen yang telah dibuat, meskipun detail alokasi antara domestik dan ekspor tidak diurai rinci dalam pernyataannya.
Data independen juga menunjukkan bahwa PLN akan membutuhkan sekitar 103 kargo LNG untuk operasional listrik nasional sepanjang 2026 — angka yang meningkat dibandingkan kebutuhan tahun sebelumnya — dan pemerintah masih dalam pembahasan untuk menentukan alokasi akhir termasuk sembilan kargo yang disebut oleh Djoko.
Langkah Indonesia ini dinilai sebagai bentuk ketahanan energi strategis di tengah ketidakpastian global. Ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan rute vital bagi pengiriman energi dunia tidak membuat Jakarta goyah. Pasokan domestik tetap diprioritaskan sehingga gangguan luar tidak langsung berimbas pada listrik dan industri dalam negeri.
Dengan demikian, pemerintah tampak berjalan seimbang: menjaga kepastian pasokan dalam negeri sekaligus tetap memenuhi komitmen ekspor sesuai kebutuhan pasar global — sebuah manuver kebijakan yang menjadi tajuk pembicaraan di sektor energi nasional.
