Jakarta, Ruangenergi.com – Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan,
penguatan koordinasi serta terciptanya kesepahaman lintas sektor mutlak diperlukan dalam rangka optimalisasi gas bumi di dalam negeri.
“Hal terpenting bagi industri pengguna gas bumi adalah kepastian pasokan dan kepastian harga, agar keberlangsungan serta keberlanjutan produksi tetap terjaga,” kata Ahmad dalam Forum Gas Bumi SKK Migas, Rabu (19/06/2024), di Bandung,Jawa Barat.
Pihaknya menyadari bahwa konsistensi kepastian pasokan gas bumi saat ini sulit terealisasi karena masih terdapat sejumlah faktor yang harus dibenahi. Salah satunya terkait harga sebagaimana tercermin dalam program gas murah untuk industri yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
”Kalau perlu HGBT buat industri dicabut saja nggak apa-apa. Yang penting adalah perlu kepastian pasokan,” ucap Achmad.
Menurutnya, program HGBT yang mematok harga sebesar USD6 per MMBTU, di satu sisi memang sangat bermanfaat dan dinikmati industri pengguna gas bumi. Namun di sisi lain, pada saat yang sama negara harus menyubsidi ke sektor hulu migas sehingga produksinya akan sangat tergantung ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sendiri.
“Selain itu, di sisi lain lagi yaitu midstream dan downstream sebagai pihak pemilik serta pengelola infrastruktur penyaluran gas bumi, harga tersebut juga tidak mencapai nilai keekonomian. Situasi ini yang menciptakan ketidakpastian akan pasokan sehingga pada akhirnya juga tidak menguntungkan bagi pihak manapun. Padahal yang terpenting adalah kepastian pasokan gas ke industri,” paparnya.
“Kita berharap skema yang pasti segera ditentukan, dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan koodinasi lintas sektor mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta kesepahaman antara pelaku industri migas dan juga industri pengguna gas bumi,” pungkasnya.
Sementara Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan koordinasi lintas sektor tersebut sangat penting supaya terwujud keseimbangan yang tidak merugikan pihak manapun. Termasuk industri pengguna gas bumi tidak akan diuntungkan karena tercipta kepastian pasokan dan harga.
”Selama ini tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia. padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Menurut Komaidi, pada program HGBT misalnya, Kementerian Perindustrian terus mendorong supaya kebijakan ini dilanjutkan dan bahkan jumlah industri penerimanya ditambah. Namun pada saat yang sama, Kementerian Keuangan menyadari bahwa program ini kian membebani keuangan negara.
“Sementara Kementerian ESDM menyadari pentingnya evaluasi program HGBT ini supaya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak sedangkan terdapat industri lain yang kian terganggu mata rantainya. Nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting karena ini adalah penentu supply gas bumi untuk industri,” tutup Komaidi.(SF)
