Bogor, Ruangenergi.com – Komisi VII DPR RI mengungkapkan bahwa infrastruktur logistik merupakan komponen terpenting dalam pengembangan kawasan industri baru. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, jalur lalu lintas barang di kawasan industri akan terjamin dan kawasan tersebut akan semakin berkembang.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris, dalam kunjungan Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Bogorindo Cemerlang selaku pengelola Kawasan Industri Sentul, di Bogor, Jawa Barat.
“Untuk pengembangan kawasan industri itu yang paling penting adalah infrastruktur apakah infrastrukturnya jalan atau infrastruktur kereta api yang bisa mengangkut,” terang Andi.
Menurutnya, dari paparan PT Bogorindo Cemerlang, salah satu masalah yang dihadapi pada proyek Kawasan Industri Cikembar tersebut yaitu belum adanya infrastruktur logistik sebagai penunjang.
Untuk itu, dia meminta pemerintah perlu melihat secara menyeluruh infrastruktur logistik apa yang paling cepat untuk diselesaikan. Baik itu pembangunan ruas Tol Bocimi maupun pembangunan kereta double track Bogor-Sukabumi sebagai penopang kawasan industri tersebut.
Selain infrastruktur, katanya, pembangunan kawasan industri perlu didukung dengan penyediaan sumber energi yang memadai. Ia mengusulkan agar DPR, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR duduk bersama membahas masalah infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi demi mendorong percepatan kawasan industri.
“Kita juga harus memikirkan bagaimana infrastruktur jalan ini in-line dengan penyediaan sumber energi. Misalnya kita harapkan untuk industri gas, karena sejalan juga dengan kebijakan pemerintah mengurangi energi fosil. Dua hal ini diharapkan sejalan. Harapan saya kita Komisi VII duduk bersama bisa juga dalam hal ini kita memanggil Kementerian PUPR dan juga dengan Kementerian ESDM,” kata Andi.
Selain itu, Andi berharap pemerintah dapat serius dalam mengembangkan kawasan industri karena dapat memberikan multiplier effect yang baik, diantaranya pertumbuhan industri-industri baru, penyerapan tenaga kerja dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pemakaian produk luar negeri.
