Jakarta, ruangenergi.com- Mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju net zero emision (NZE) tahun 2060 belum sepenuhnya dilakukan.
Kebijakan Pemerintah untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT) 23% akan meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan sebesar 118,15% yang sangat
berpengaruh terhadap besaran subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung oleh Pemerintah.
Selain itu, terdapat permasalahan lain terkait dengan mitgasi risiko atas dukungan pendanaan dan kebijakan pengembangan energi terbarukan tenaga surya. Akibatnya, muncul risiko tidak diperolehnya harga tenaga listrik yang ekonomis dan menurunnya daya saing industri dalam negeri yang menggunakan
tenaga listrik.
“Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah merekomendasikan Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan semua kementerian terkait dalam mengembangkan dan mendetailkan road map sektor ESDM dengan memperhatkan hubungan antar sektor, ident fikasi risiko berikut rencana mitgasinya, dan melakukan analisis atas dampak dari pilihanyang ditetapkan,” demikian isi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023.
IHPS I Tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 681 LHP Keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).
IHPS BPK juga menjelaskan, rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) berpotensi mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional.
Perhitungan kemajuan proyek pembangunan pembangkit saat ini dan proyeksi kesiapan operasi unit pembangkit, menunjukkan bahwa mayoritas sistem tenaga listrik berada dalam kondisi siaga dan defisit.
Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan rendahnya realisasi RUPTL. Data historis pemenuhan target RUPTL dari tahun 2011 s.d Agustus 2022 menunjukkan bahwa rata-rata persentase capaian hanya sebesar 46,13%. Selain itu terdapat kendala progres penyelesaian atas 15 proyek dengan kapasitas 336,8
MegaWatt (MW) yang progres konstruksinya berhenti
serta 12 proyek dengan kapasitas 177 MW diterminasi
atau tidak dilanjutkan.
Akibatnya, timbul potensi kekurangan pasokan pada
sebagian besar sistem kelistrikan nasional.
“BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM dan Menteri LHK
sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan
Kementerian BUMN untuk memastkan PT PLN (Persero)
melaksanakan rekomendasi langkah-langkah percepatan realisasi
proyek RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2021-2030 yang disampaikan oleh Kementerian ESDM,” jelas IHPS BPK.
