Jakarta,ruangenergi.com-Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (Bph Migas) Yapit Sapta Putra mengatakan target utama Komite Bph Migas 2021-2025 melakukan revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).
Termasuk melakukan komunikasi dengan para badan usaha (BU) agar ada harmonisasi tarif yang bisa mempertemukan antara kepentingan pemerintah, badan usaha dan masyarakat.
“Bicara target, yang utama adalah kami sangat berharap adanya dukungan dari banyak pihak, yang utama adalah dari Bapak Menteri terkait dengan Revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Wilayah Distribusi Gas Bumi hal ini penting karena merupakan baseline dalam melakukan integrasi pembangunan agar impactnya dalam pemanfaatan gas bumi domestik bisa meningkat.Kami juga akan terus melakukan komunikasi dengan para badan usaha agar ada harmonisasi tarif yang bisa mempertemukan antara kepentingan pemerintah, badan usaha dan masyarakat,”kata Yapit Sapta Putra kepada ruangenergi.com,Rabu (18/08/2021) di Jakarta.
Yapit menambahkan,tidak lupa terkait jargas, Bph Migas terus berupaya akan ada banyak ratusan rumah tangga yang akan tersambung, dengan demikian beban subsidi atas pemakaian LPG bisa dikurangi.
“Dalam waktu dekat, Komite akan bertemu dengan Pak Menteri dan Revisi Rencana Induk tersebut akan menjadi salah satu bahasan yang akan kami sampaikan kepada Beliau (MESDM).Integrasi dengan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus baik yang sdh masuk dalam PSN ataupun yang menjadi target Pemerintah Daerah menjadi salah satu usulan. Dengan adanya kepastian pasokan pasti akan tumbuh roda perekonomian setempat dan secara nasional. Ratusan dan mungkin ribuan tenaga kerja akan terserap disana,”pungkas Yapit.
