Jakarta,ruangenergi.com– Indonesia Petroleum Association (IPA) memberi saran ke Pemerintah,melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(KESDM), agar tender wilayah kerja yang akan datang lebih menarik bagi investor, termasuk pembelajaran dari keberhasilan eksplorasi di Mesir.
Kemudian meminta Pemerintah untuk mengatasi contract sanctity dan tax treaties. Termasuk mendiskusikan bersama KESDM penyelesaian penurunan harga gas dan pembelajaran yang didapat atas kebijakan tersebut.
“Agenda permasalahan ini akan disampaikan IPA ke Pemerintah dan oleh Kementerian dipelajari dengan serius apa keinginan IPA tersebut.” kata sumber ruangenergi.com, Jumat (04/09/2020) di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif IPA Marjolin Wayong berjanji akan menjelaskan ke ruangenergi.com
“Nanti ya sore saya jelaskan,”demikian isi pesan singkat Marjolin Wayong membalas pertanyaan ruangenergi.com
Dalam catatan ruangenergi.com, tercatat ada 10 wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional yang coba ditawarkan oleh Kementerian ESDM.
Kesepuluh wilayah kerja migas konvensional awalnya direncanakan pada awal tahun. Namun, tekanan harga minyak dunia dan pandemi Covid-19 yang melemahkan permintaan komoditas energi menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunda rencana itu. Ditambah, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk membuat kontrak kerja sama lebih fleksibel.
“Namun dengan adanya wabah pandemi dan penurunan harga kami evaluasi rencana tawarkan 10 calon WK tersebut, tujuannya agar 10 itu menarik untuk stakeholders. Kita terus lakukan evaluasi,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial dalam paparanya kepada media, Rabu (5/8/2020).
Adapun 10 WK konvensional yang bakal ditawarkan terbagi dalam dua skema yakni penawaran langsung dan lelang reguler. Untuk wilayah lelang reguler adalah Merangin III (onshore), Sekayu (onshore), North Kangean (offshore), Cendrawasih VIII (offshore), Mamberamo (offshore & onshore), sedangkan untuk penawaran langsung yakni West Palmerah (onshore), Rangkas (onshore), Liman (onshore), Bose (onshore & offshore), dan Marataua II (onshore & offshore).
Menurut Ego,secara realistis, pihaknya tidak berekspektasi untuk seluruh WK yang ditawarkan bisa dipinang. Pasalnya, mengacu pada kondisi industri hulu migas yang masih berfluktuasi, perusahaan-perusahaan migas global masih menerapkan efisiensi yang berimbas pada pemangkasan anggaran investasinya. Dalam 10 WK tersebut, pemerintah akan menawarkan melalui 2 mekanisme yakni penawaran langsung dan lelang reguler.
Dia menuturkan, untuk lelang reguler, pihaknya tidak berekspektasi akan mendapatkan hasil yang baik karena pada dasarnya para badan usaha masih terus mencermati pergerakan harga minyak dunia. Dalam mekanisme penawaran langsung,Pemerintah optimistis akan ada WK kerja yang disepakati karena tingkat kepastian dan intensitas komunikasi dengan para badan usaha lebih tinggi.
