Bitung, Sulawesi Utara, ruangenergi.com-Di negara kepulauan seperti Indonesia, kapal laut bukan sekadar alat transportasi, melainkan urat nadi kehidupan. Memahami vitalnya peran tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menegaskan komitmen penuhnya dalam mengamankan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni).
Langkah ini diambil demi menjamin konektivitas masyarakat di wilayah terluar yang sulit dijangkau transportasi darat maupun udara, sekaligus menjaga harga tiket tetap terjangkau.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan hal tersebut saat melakukan monitoring langsung ketersediaan BBM subsidi untuk kapal Pelni di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (6/1/2026).
“PT Pelni merupakan prioritas penerima BBM subsidi karena melayani masyarakat di kepulauan, lintas kabupaten dan provinsi yang sulit ditempuh angkutan lain. Ini juga menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan biaya lebih murah dibandingkan pesawat,” ujar Wahyudi.
Kabar baiknya, kuota BBM subsidi untuk Pelni di tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 2 persen menjadi 181.431 Kiloliter (KL). Angka ini meningkat dari realisasi tahun 2025 yang mencapai 177.930 KL. Kenaikan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk mengakomodasi penambahan satu unit kapal baru yang akan beroperasi tahun ini, menjadikan total armada Pelni sebanyak 26 kapal penumpang.
Wahyudi memuji efisiensi Pelni dalam mengelola bahan bakar. Selama lima tahun terakhir, realisasi penggunaan BBM subsidi Pelni rata-rata 5-7 persen di bawah kuota yang disediakan.
“Ini bukti kontrol penggunaan kuota dilakukan optimal, tepat konsumsi, dan perencanaannya matang. InsyaAllah kebutuhan 2026 terpenuhi. Jika ada perubahan rute mendadak, Pelni bisa langsung lapor ke BPH Migas untuk penyesuaian di titik serah,” tambahnya.
Tak hanya bicara angka di atas kertas, BPH Migas turun langsung mengecek proses pengisian BBM (bunkering) ke KM. Sangiang di Pelabuhan Bitung. Kapal berkapasitas 500 penumpang tersebut mengisi 75 KL BBM subsidi di bawah pengawasan ketat.
“Kami pastikan mekanismenya quality dan quantity. Cek bersama dari sistem perpipaan, metering, hingga masuk ke tangki kapal. Semua harus transparan,” tegas Wahyudi.
Untuk menjaga akuntabilitas, Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani, menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan surveyor independen dalam setiap proses pengisian BBM. “Ini bentuk pertanggungjawaban kami. Mulai dari SOP pengisian dari tongkang atau pipa pelabuhan, hingga aspek keselamatannya, semua diawasi,” jelas Tri.
Melihat antusiasme penumpang yang terus naik—tercatat 5,5 juta penumpang pada 2025 dan diproyeksikan tembus 5,7 juta orang pada 2026—BPH Migas juga mendorong Pelni untuk berani berekspansi.
Anggota Komite BPH Migas, Hasbi Anshory, menyarankan agar Pelni segera menyusun rencana pembelian kapal baru atau peremajaan armada untuk diajukan ke Kementerian terkait dan DPR. “Dengan perencanaan yang baik, negara pasti mendukung pengembangan Pelni demi pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya.
Dengan jaminan pasokan energi ini, diharapkan ‘Sabuk Nusantara’ yang dirajut oleh kapal-kapal Pelni akan terus tersambung, menggerakkan roda ekonomi dari Sabang sampai Merauke.
