Jakarta, Ruangenergi.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kalau pemerintah Indonesia akan mengajukan banding atas kekalahan dalam sengketa dengan Uni Eropa (EU) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel.
“Saya sampaikan ke menteri, banding,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta yang dikutip Antara, Rabu (30/11/2022).
Bahkan Presiden menegaskan bahwa Indonesia tak akan menyetop kebijakan hilirisasi terhadap nikel dan kekayaan alam lainnya. Menurut Jokowi, setelah larangan ekspor bahan mentah nikel yang diterapkan sejak 2020, Pemerintah selanjutnya akan melarang bahan mentah bauksit.
“Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk urusan yang kecil-kecil, termasuk kopi. Usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah,” tegasnya.
Adapun terkait kebijakan ekspor bahan mentah telah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi tidak memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.
“Indonesia memiliki kekayaan alam berupa bahan pertambangan, pertanian hingga perkebunan yang melimpah. Kekayaan alam itu seharusnya dioptimalkan melalui hilirisasi guna meningkatkan kemakmuran rakyat,” tukasnya.
Untuk itu, kata Jokowi, Indonesia telah dan akan terus menerapkan kebijakan hilirisasi. Ia juga memerintahkan jajarannya untuk terus mencari investor agar pendanaan dalam program hilirisasi dapat mencukupi.
Dia juga mencontohkan saat Pemerintah belum melarang ekspor bahan mentah nikel, Indonesia hanya mendapat nilai ekspor dari salah satu mineral logam itu sebesar Rp 20 triliun. Namun, ketika larangan ekspor bahan mentah nikel berlaku, Indonesia dapat menikmati nilai ekspor produk dari nikel hingga Rp 300 triliun.
Untuk ekspor dari hilirisasi produk nikel juga telah memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang selalu defisit. Tercatat, dalam 29 bulan terakhir, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus dengan kontribusi ekspor nikel.
“Kenapa sih Uni Eropa ini menggugat? Ternyata di sana itu industrinya banyak Kalau dikerjain di sini, maka akan ada banyak pengangguran di sana, karena akan ada pabrik yang tutup, akan ada industri yang tutup,” ungkapnya.
Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi negara maju dengan memanfaatkan kekayaan alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
“Kita juga mau maju, negara kita mau jadi negara maju. Kita ingin buka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja kita takut, mundur tidak jadi, ya tidak akan kita menjadi negara maju,” pungkasnya.(Red)
