Jakarta, Ruangenergi.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) akan berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) ke-26 atau COP26 di Glasgow, Inggris, yang diserukan sebagai salah satu perhelatan tentang iklim terpenting di dekade ini.
Ketua Umum Kadin Indonesia, M. Arsjad Rasjid, mengatakan bahwa KADIN ditunjuk sebagai mitra pemikiran (thought partner) Pemerintah Indonesia dalam negosiasi COP26 mendatang dan memiliki kesempatan untuk memperlihatkan keterlibatan aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim di panggung internasional.
Pada tahun 2015, kondisi perubahan iklim yang semakin parah mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk menandatangani Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk bekerja sama membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C.
Ia melanjutkan, Indonesia kemudian juga mengumumkan komitmennya terhadap inisiatif perubahan iklim global, yaitu pencapaian net- zero emission pada tahun 2060 serta Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang menuangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (tanpa syarat) dan hingga 41% (bersyarat) terhahap business as usual pada tahun 2030.
“KADIN siap berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia untuk penuhi komitmen perubahan iklim negara kita. Dalam hal ini, KADIN akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM untuk berkolaborasi dalam membangun Agenda Net Zero untuk membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060,” ungkap Arsjad Rasjid, (01/11).
Dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia terhadap salah satu agenda utama COP26 tentang membangun kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat guna percepat tindakan mitigasi perubahan iklim, KADIN akan menampilkan inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta, terutama pada topik-topik berikut ini :
1. Mekanisme carbon market
Adopsi carbon market sebagai instrumen utama untuk mengurangi emisi CO2 semakin meluas.
Menurutnya, sebelum COP26, KADIN telah menyelenggarakan forum webinar CXO yang membahas topik ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pemahaman tentang jenis-jenis dan tren carbon market. KADIN juga telah melakukan benchmarking secara terperinci tentang implementasi carbon market di berbagai negara, dan KADIN akan membagikan hasil analisis ini dengan badan/lembaga pemerintah terkait.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, KADIN berencana untuk secara resmi meluncurkan Pasar Karbon Domestik Sukarela (Voluntary Domestic Carbon Market) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada COP26—bergantung pada peraturan mengenai carbon market dan carbon tax yang relevan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon—dan memfasilitasi pembentukan carbon market di Indonesia.
Selain itu, KADIN juga merekomendasikan pembentukan satuan tugas publik-swasta untuk merancang dan menerapkan ekosistem carbon market di luar Voluntary Market.
2. Pengurangan deforestasi
Ia menjelaskan, anggota KADIN secara aktif mendukung pengelolaan hutan lestari yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. KADIN mendukung penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang secara nyata dapat mencegah deforestasi serta mendorong reforestasi dalam proses bisnis masing-masing untuk mengurangi emisi CO2. Sebagai contoh, salah satu anggota KADIN menjalankan serangkaian tindakan konservasi komprehensif untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut di Kalimantan Tengah; dan anggota KADIN lainnya memberdayakan masyarakat untuk menerapkan praktik pengelolaan hutan lestari dan menghasilkan kayu bulat bersertifikasi FSC (Forest Stewardship Council) untuk dijual.
3. Transisi menuju energi baru terbarukan
Di samping menyelenggarakan CXO webinar, KADIN telah berkoordinasi erat dengan sejumlah pengembang, kontraktor, dan industri rantai nilai energi baru terbarukan untuk bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam rangka meningkatkan pengadaan dan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). KADIN juga mendorong sektor swasta untuk menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap komersial dan industri (C&I) sebagai bagian dari agenda transisi energi yang lebih luas di Indonesia.
4. Pengelolaan sampah, dengan fokus utama pada sampah plastik
Di Indonesia, 30 hingga 40% sampah dibuang ke sungai, dibakar, atau dikelola sendiri oleh masyarakat sehingga menghasilkan GRK dalam jumlah besar. Menindaklanjuti fokus jangka pendek KADIN tentang pengelolaan sampah plastik, anggota KADIN telah membuat komitmen dan meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi plastik sesuai dengan target Indonesia untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70 persen pada tahun 2025. Selain itu, salah satu anggota tim pengurus inti KADIN yang merupakan produsen barang konsumsi rumah tangga telah secara aktif terlibat dalam Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia (National Plastic Action Partnership/NPAP) sebagai pemimpin dalam mendorong langkah-langkah nyata di seluruh rantai nilai.
5. Impact investment untuk perusahaan dengan iklim positif
Konsep green financing semakin populer secara global dan telah terbukti mengurangi emisi CO2 dengan mendorong investasi untuk proyek-proyek berkelanjutan. Anggota pengurus inti KADIN, melalui APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia, membentuk Indonesia Impact Fund pada tahun 2019. Dana tersebut, yang menargetkan terkumpulnya $10 juta pada tahun 2021, memprioritaskan investasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) di berbagai bidang seperti pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan berkualitas tinggi dan mudah diakses, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, kota berkelanjutan dan perumahan yang terjangkau, serta pemberdayaan inovasi cerdas iklim.
Sementara, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Shinta W. Kamdani menegaskan, KADIN yakin bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pihak internasional perlu lebih didorong dan diperkuat pasca-COP26.
“Salah satu area kolaborasi potensial adalah pembentukan satuan tugas publik-swasta untuk penyusunan roadmap carbon market Indonesia dan Kadin Net Zero Hub, yang menjadi pusat sumber daya bagi perusahaan swasta berbagi wawasan, pengetahuan, alat serta sumber daya lainnya dalam membangun Net Zero Journey,” terangnya.
Selain itu, KADIN akan berfokus pada tujuh tema prioritas untuk mempercepat dekarbonisasi, yaitu: 1) kolaborasi dalam penyusunan regulasi dan implementasi carbon pricing; 2) pembangunan ekonomi berbasis hutan; 3) peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi; 4) percepatan adopsi mobilitas listrik; 5) pengembangan program-program sirkularitas end-to-end di sector-sektor utama; 6) inovasi dan perluasan praktik pertanian berkelanjutan; dan 7) penggunaan pembiayaan berkelanjutan untuk mempercepat transisi.
“KADIN juga menyambut baik berbagai upaya lain untuk mendorong kemitraan pemerintah- swasta-internasional guna membantu Indonesia memenuhi komitmennya terkait inisiatif perubahan iklim global,” tutupnya.
