Jakarta, Ruangenergi.com – Dalam Musyawarah Nasional ke-IV yang berlangsung di Bali, 21 Desember 2020, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terpilih menjadi Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM).
Akrab disapa Kang Emil, dalam sambutannya mengatakan, ke depannya ADPM akan melirik potensi sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), akan tetapi ADPM tetap mendorong pengelolaan sumber daya energi dari sektor migas secara optimal.
Untuk itu, arah juang ADPM ke depan adalah mendorong kesejahteraan rakyat.
Ia menambahkan, khususnya dengan mengimplementasikan sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dari hasil kekayaan bumi berupa minyak dan gas (migas).
“Saya diamanati menjadi ketua ADPM lima tahun ke depan. Insya Allah dalam satu bulan akan ada kepengurusan baru dan kita ada semangat sila kelima menjadi dasar perjuangan ADPM,” ungkap Emil dalam keterangan resminya, (23/12).
Ia melanjutkan, dirinya akan melanjutkan berbagai program strategis yang dicanangkan oleh kepengurusan ADPM sebelumnya. Termasuk, merespons berbagai harapan anggota ADPM yang disampaikan dalam Munas ke-IV.
“Tentu saya akan melanjutkan keberhasilan pengurusan sebelumnya,” tambah Emil.
Menurutnya, ada banyak harapan dari daerah penghasil migas. Salah satunya, agar peran daerah bisa lebih besar dari yang sekarang, serta dapat memenuhi keadilan ekonomi dari sisi migas ini terus diperbaiki.
“Juga ada harapan ADPM ini merespons juga potensi-potensi pergeseran sumber energi yang perlu diantisipasi,” imbuh.
Ia menuturkan, ke depannya ADPM akan melirik potensi sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), ADPM tetap mendorong pengelolaan sumber daya energi dari sektor migas secara optimal.
“Kita akan mengantisipasi berbagai sumber energi terbarukan tanpa meninggalkan migas yang masih ada dalam 50 tahun ke depan,” ujar emil.
Kejar Target EBT 23%
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cq Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) optimis bauran EBT sebesar 23% dapat tercapai pada tahun 2025. Hal tersebut sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Meski capaian bauran EBT sampai dengan akhir tahun 2019 baru sekitar 9,15%, Pemerintah akan terus berupaya mengejar target bauran EBT tercapai dan meminimalisir tantangan pengembangan EBT di Indonesia.
Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah adalah menurunkan biaya EBT sehingga tarifnya dapat masuk secara skala keekonomian yang wajar. Untuk mengejar hal tersebut, kebijakan harga tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) tetapi Peraturan Presiden (Perpres).
Sementara, PT PLN (Persero) dalam bauran energi mencatat hingga September 2020 pemanfaatan EBT baru mencapai 13,6%. Untuk itu, PLN berupaya mengejar target bauran energi 23% pada 2025.
Direktur Megaproyek PLN, Ikhsan Asaad mengungkapkan, dalam mencapai target tersebut banyak tantangan yang dihadapi PLN, salah satunya Pandemi Covid-19. Akan tetapi, PLN terus berusaha untuk mengejar target tersebut.
“Ini sangat menantang karena dalam lima tahun ke depan kami harus bangun 16,3 gigawatt (GW). Tahun ini karena Covid-19, proyek EBT banyak yang tertunda penyelesaiannya,” paparnya.
Ia menambahkan, guna mencapai target penambahan pembangkit EBT 16,3 GW, PLN telah mencanangkan sejumlah inisiatif, salah satunya program green booster.
Green booster yang dilakukan, di antaranya : melalui co-firing biomassa, program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan pemanfaatan waduk multiguna. Tercatat hingga saat ini PLN telah melakukan uji coba co-firing di 19 lokasi PLTU miliknya.
Pasalnya, total terdapat 52 lokasi PLTU dengan total kapasitas 18.154 MW yang akan dilakukan uji coba co-firing. Menurutnya, untuk program konversi PLTD, PLN berencana mengonversi 5.200 unit pembangkit dieselnya yang tersebar di 2.130 lokasi dengan EBT.
Total pembangkit yang dikonversi mencapai 2 GW. Pada tahap pertama PLN akan mengkonversi sebanyak 200 lokasi PLTD dengan kapasitas 225 MW.
