Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Drama pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta memasuki babak baru. Di tengah kebingungan soal ‘kewajiban’ membeli dari PT Pertamina (Persero), Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, kembali menegaskan posisi pemerintah: hanya memfasilitasi, bukan memaksa!
Pernyataan Wamen Yuliot ini meluncur tak lama setelah muncul kabar bahwa kargo BBM untuk pasokan swasta sudah mulai berdatangan.
Terpisah, sebuah sumber dari ruangenergi.com melaporkan, per tanggal 2 Oktober, dua kargo base fuel milik Pertamina sudah tiba di pelabuhan. Kargo ini adalah stok yang disiapkan untuk menambal kekosongan pasokan BBM di SPBU swasta, yang belakangan sempat membuat konsumen bingung dan resah.
Pesan yang beredar di kalangan pelaku usaha pun cukup ‘mendesak’: “Tanggal 2 Oktober, cargo base fuel Pertamina sudah 2 di pelabuhan, datang dari Singapura..Nah…silahkan yang belum menyusuli Vivo agar segera menyusul, nanti kehabisan.”
Diketahui, Vivo menjadi salah satu badan usaha swasta yang sudah lebih dulu mengambil langkah cepat memanfaatkan fasilitasi ini.
Menanggapi isu yang beredar, Wamen ESDM Yuliot Tanjung kembali menegaskan bahwa pembelian BBM dari Pertamina oleh BU swasta adalah murni kesepakatan Business-to-Business (B2B). Pemerintah tidak punya wewenang untuk mendikte.
“Untuk negosiasinya, ya berarti kewajiban pemerintah itu kan sudah dilakukan, untuk melakukan fasilitasi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini tidak bersedia itu kan kita juga, pemerintah tidak bisa memaksa juga, karena itu prosesnya adalah B2B,” ujar Yuliot dengan lugas.
Fasilitasi ini harus dilakukan lantaran adanya kekosongan stok di SPBU swasta, sementara Pertamina masih memiliki alokasi impor yang tersedia. Ini adalah solusi darurat untuk memastikan pasokan BBM tetap aman.
Wamen Yuliot juga menekankan bahwa skema B2B melalui Pertamina ini tidak akan berlaku selamanya. Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan jangka panjang yang lebih independen.
“Ini kan dalam kondisi karena ada kekosongan stok… Jadi untuk tahun depan, ini sesuai dengan berapa alokasi yang diberikan kepada badan usaha, badan usaha bisa melakukan impor kembali sesuai dengan itu alokasi yang diberikan kepada mereka, jadi tidak seterusnya,” tegasnya.
Artinya, tahun depan, setelah ada evaluasi dan penerbitan alokasi, SPBU swasta akan kembali memiliki kewenangan penuh untuk melakukan impor BBM secara mandiri.
Jadi, meskipun kargo sudah tersedia, keputusan untuk membeli tetap ada di tangan masing-masing perusahaan. Badan usaha swasta mana lagi yang akan menyusul Vivo untuk segera mengamankan pasokan?
