Jakarta, Ruangenergi.com – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Direktur Utama PT PLN (Persero). Salah satu agenda yang dibahas yakni proyeksi realisasi pembangunan listrik program 35.000 Megawatt (MW) dan program 7.000 MW sampai tahun 2024.
Rapat tersebut dibuka oleh Ketua Komisi VII DPR, Agung Suparwoto, dan di hadiri sebanyak 18 anggota dari total 51 anggota, dan 7 fraksi dari 9 fraksi, baik secara langsung maupun virtual.
“Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Direktur Utama PLN perlu jelaskan dan transparan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai 2021, 2021 sangat peting pemulihan ekonomi nasional,” kata Sugeng, di ruang rapat Komisi VII DPR, (25/08).
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, mengungkapkan, pihaknya akan membahas beberapa hal terkait program PLN di dalam pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
“Pertama membahas proyeksi realisasi pembangunan listrik program 35.000 Megawatt (MW) dan program 7.000 MW sampai tahun 2024,” kata Zulkifli.
Selanjutnya, ujar Zulkifli, baik itu oleh pengembang listrik swasta (IPP) maupun PLN, lengkap dengan komposisi pembangkit listrik yang menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), batu bara, gas, serta Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain itu, lanjut Zulkifli, dibahas pula upaya PLN kaitannya dengan Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.
“Progress upaya PLN masuk ke sektor hulu energi primer batu bara sejak 2016 dan proyeksi pengembangannya sampai tahun 2024 mendatang,” ujarnya.
“Posisi keuangan PLN untuk terjaminnya keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir tahun 2021,” tukasnya.
