Jakarta, Ruangenergi.com – Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Dahlan Nasution menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) kembali beroperasi sebelum semua persoalan terkait kejadian kebocoran gas Hydrogen Sulfide (H2S) diselesaikan.
Dalam dialog dengan warga Sibanggor Julu di Aula Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Dahlan mengungkapkan, pada Senin (25/1/2021) lalu ada sebuah kejadian yang berasal dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pans bumi (PLTP) Sorik Marapi yakni bocornya pipa yang menyebabkan mengeluarkan H2S.
Kejadian tersebut menyebabkan korban jiwa, sebanyak 5 warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, meninggal dunia, serta puluhan warga lainnya dirawat di rumah sakit.
“Saya selaku pimpinan daerah ini tidak akan mengizinkan perusahaan beroperasi di wellpad tersebut sebelum semua persoalan selesai. Meskipun di satu sisi saya harus menjaga investasi di daerah ini, tetapi jika menyalahi aturan yang ada harus ditindak sesuai hukum,” tegas Dahlan, pekan lalu, (31/01).
Selain itu, Bupati Mandailing Natal juga menegaskan, agar ke depannya pihak SMGP selalu mempertimbangkan aspek keselamatan warga sekitar dalam kegiatan operasi panas buminya, dengan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur yang ketat, sehingga di masa mendatang musibah yang sama tidak terulang kembali.
Untuk itu, Dahlan Nasution telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal untuk melakukan pengecekan kesehatan masyarakat secara periodik. Hal tersebut menindaklanjuti adanya korban jiwa dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa bocornya pipa pengeboran panas bumi milik SMGP yang terjadi di wellpad Desa Sibanggor Julu, Sumut.
Tak hanya itu, Bupati Madina juga telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Sosial, untuk menyalurkan bantuan berupa sembako, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung dari musibah tersebut.
“Karena pada umumnya warga masih takut melakukan aktivitas di sawah, ladang dan kebun milik mereka yang berlokasi di dekat lokasi bocornya pipa pengeboran panas bumi milik SMGP,” bebernya.
Lebih jauh, Dahlan juga mengajak warga untuk tetap waspada dalam beraktivitas, sekaligus menjaga suasana kondusif di lingkungan masing-masing.
Sementara, saat dihubungi Ruangenergi.com, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bupati Madina, Sumatera Utara.
“Saya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bupati dan mendukung sepenuhnya untuk menyelesaikan urusan hukum dan juga memastikan seluruh SOP telah dilaksanakan dan ditingkatkan,” ungkapnya.
Terkait perpanjangan perizinan PLTP Sorik Marapi, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal EBTKE, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan, perizinan beroperasinya PLTP Sorik Marapi itu berada di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.
“Yang mengijinkan boleh beroperasi dan tidaknya, bukan Bupati, tapi kami (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM). Menurut saya konsen Pak Bupati ke arah dialog dan komunikasi dengan warga untuk mencari solusi dan jalan tengah, agar proyek bisa berjalan kembali karena disana masih butuh listrik tetapi warga juga bisa berladang kembali dengan nyaman,” ungkapnya kepada Ruangenergi.com.
Ia menambahkan, pihak perusahaan diminta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkannya.
“Sorik Marapi masih kita hentikan kegiatan operasi. Berapa lama? Sampe selesai seluruh persoalan disana,” tandasnya.
