Cilacap, Jawa Tengah, ruangenergi.com– PT Kilang Pertamina Internasional berharap segera Pemerintah Republik Indonesia membuat alokasi berapa persen crude palm oil itu untuk energi dan berapa persen untuk food (pangan).
Sama seperti penggunaan gas alam, baik untuk industri pupuk mapun penggunaan power, plus untuk industri keramik dan lain sebagainya yang memerlukan gas sebagai bahan baku.
“Kalau harga sawit untuk pangan rendah, mereka (pemilik sawit) lari ke energi, begitu pula sebalik. Itu yang menyebabkan volatility price nya juga sensitif. Ya mungkin, oleh pemerintah bagaimana ada aturan alokasi energi kalau kita mau ke green energy, maka harus ada alokasinya. Sumber daya ini (sawit) sudah terbukti kok,” kata Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman saat melakukan media visit bersama awak media di unit Treated Distillate Hydro Treating (TDHT) Green Refinery RU IV Cilacap, Kamis (02/11/2023), di Cilacap, Jawa Tengah.
Memang, lanjut Taufik, dari sawit pun bisa dicampur menjadi turunannya diesel/solar. Ditambah lagi belakangan etanol mau masuk dicampur jadi bensin.
“Harus ada model seperti dmo (domestic market obligation). Sama seperti batubara kan ada dmo-nya. Termasuk alokasi sawit untuk energi berapa dan untuk food berapa,” cetus Taufik dengan semangat.
Taufik mengaku, dirinya sering obrol dengan para pejabat di Kementerian ESDM.
Ketika ruangenergi.com bertanya kepadanya apakah perlu ada peraturan pemerintah terkait hal tersebut, Taufik menjelaskan;
“Semestinya kementerian yang terkait dengan sawit, yakni Kementerian Pertanian yang mengelola bahan-bahan nabati (sawit, etanol dan sebagainya) duduk bersama dengan Kementerian ESDM sebagai user bahan nabati untuk dijadikan bahan bakar,”
