Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Kabar segar bagi pelaku usaha hilir migas. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi memberikan lampu hijau kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2026 ini.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman. Ia menegaskan bahwa restu penambahan kuota sudah dikantongi oleh para badan usaha swasta tersebut.
Namun, Laode masih enggan membuka rincian angka pasti mengenai berapa persen kenaikan kuota yang diberikan kepada masing-masing perusahaan. Ia memilih untuk membiarkan badan usaha yang mengumumkannya.
“Mirip lah. Nanti tanya kepada badan usaha swastanya aja,” ujar Laode singkat saat ditemui awak media di Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Senin (5/1/2026).
Demi Amankan Stok Solar Jelang Lebaran
Langkah pemerintah menambah keran impor bagi swasta ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya ruangenergi.com di lingkup pemerintahan, strategi ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk memperkuat pasokan, khususnya jenis Solar.
Sumber tersebut mengungkapkan bahwa penambahan impor menjadi krusial karena proyek pengembangan kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) belum beroperasi secara penuh.
Padahal, Indonesia tengah bersiap menghadapi lonjakan konsumsi energi menyusul dua agenda besar dalam waktu dekat, yakni perayaan Imlek serta momentum Ramadan dan Idul Fitri (Lebaran). Dengan adanya restu impor ini, diharapkan kelangkaan pasokan di momen-momen krusial tersebut dapat dihindari.
