Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Upaya keras SKK Migas dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mendongkrak produksi dan lifting migas nasional—salah satu pilar utama menuju Swasembada Energi dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—terancam dari dalam.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, secara lantang memberikan peringatan: keseriusan mengejar target lifting tidak boleh diganggu gugat oleh tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oknum di SKK Migas maupun KKKS.
“Keseriusan SKK Migas dan KKKS dalam upaya peningkatan lifting migas nasional tidak boleh terganggu dengan adanya elemen yang terjerat tindak pidana pencucian uang,” tegas Djoko Siswanto dikutip dari website SKK Migas.
Menurutnya, masalah TPPU tidak hanya berpotensi menghambat laju produksi yang sedang dioptimalkan, tetapi juga akan merosotkan reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap industri hulu migas di Indonesia.
Untuk menutup celah praktik kotor ini, SKK Migas telah mengambil langkah strategis dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang baru diteken.
Djoko Siswanto menjelaskan bahwa industri hulu migas adalah sektor yang sangat kompleks, melibatkan investasi besar, dan berhubungan erat dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, sinergi dengan PPATK sangat vital.
“Sinergi ini penting untuk memastikan setiap transaksi dan aliran dana yang terkait dengan industri ini dapat terpantau dengan baik, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan,” jelasnya.
Penandatanganan MoU dengan PPATK ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah bentuk nyata komitmen SKK Migas untuk membangun tata kelola sektor hulu migas yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan negara.
MoU ini dipandang sebagai pijakan awal untuk kolaborasi yang lebih luas, termasuk penguatan sistem internal, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjaga integritas sektor strategis ini.
Di akhir sambutannya, Kepala SKK Migas mengajak seluruh jajaran di kedua lembaga untuk bersatu menjaga amanah Pemerintah.
“Saya yakin, dengan kerja sama yang kuat, keberanian untuk berbenah, dan komitmen menjaga integritas, sektor hulu migas dapat menjadi teladan dalam tata kelola sektor strategis nasional,” pungkas Djoko Siswanto, menegaskan ambisi SKK Migas untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan migas yang bersih dan profesional.
