Ratna Juwita Sari

Komisi VII Minta Menteri ESDM Tinjau Kembali Proses Seleksi Calon Anggota Komite BPH Migas

Jakarta, Ruangenergi.comKomisi VII DPR-RI meminta panitia seleksi (pansel) Calon Kepala dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melakukan tinjauan kembali

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita Sari, saat Rapat Kerja dengan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta.

Alasannya, yakni Komisi VII DPR-RI tidak pernah diajak untuk berembuk pada pembentukan pansel ini. Untuk itu Komisi VII DPR menuntut dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk membahas persoalan tersebut.

“Logikanya kalau seleksi untuk anggota komite BPH Migas ini mau serius, pansel harus datang dari Sekretariat Negara paling tidak. Kok bisa kami yang punya mitra tetapi tidak pernah diajak bicara. Kami ingin mengeluarkan surat resmi dari Komisi VII DPR, bahwa kami menolak pansel tersebut termasuk hasilnya,” ungkap Ratna, (24/03).

Ia menambahkan, Komisi VII DPR meminta diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Khusus dengan Sekjen Kementerian ESDM karena urusan teknis mengenai proses seleksi BPH Migas tersebut.

Sebab, Komisi VII tengah mengawal agar BPH Migas mendapatkan anggaran secara mandiri sehingga perlu memastikan semua anggota BPH Migas independen.

“Ada tiga kepentingan diwakili BPH Migas, yaitu pemerintah, badan usaha, dan masyarakat,” ungkap Ratna Juwita.

Ia menegaskan, pasalnya ketentuan batas usia minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun dalam seleksi Komite BPH Migas. Hal itu, menurutnya, diskriminasi kelompok milenial dan kelompok usia lanjut.

Ia mengatakan, dengan pembatasan usia ini, menurutnya milenial dianggap tidak mampu menjadi anggota Komite BPH Migas.

“Padahal mungkin jutaan milenial saya yakin memiliki potensi untuk bisa mensupport kinerja BPH Migas ke depan. Anggota BPH Migas yang masih bertugas saat ini juga banyak yang berusia lanjut di atas 60 tahun. Mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan fine-fine saja kerja sama dengan kami,” paparnya.

Dyah Roro Esti

Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi VII DPR, lainnya yakni Dyah Roro Esti. Menurutnya, batasan usia ini tidak dikomunikasikan dan dirumuskan bersama Komisi VII DPR.

“Kementerian ESDM dalam hal ini rekrut kriteria tidak dikomunikasikan. Belum kita rumuskan bersama dengan Komisi VII,” imbuhnya.

Kemudian, Anggota Komisi VII DPR, Ridwan Hisjam mengemukakan bahwa BPH Migas adalah bagian dari organisasi yang diawasi Komisi VII DPR, akan tetapi Komisi VII tidak diajak konsultasi oleh Pemerintah. Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah mengkonsultasikan terlebih dahulu seperti apa maunya dan kebutuhannya seperti apa.

“Ada hal yang penting, khusus BPH Migas masalah umur, jangan dibatasi lah,” bebernya.

Sebagai informasi, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tersebut dipimpin oleh Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menghasilkan 8 Kesimpulan. Salah satu hasil kesimpulannya yakni Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM RI untuk meninjau kembali proses seleksi calon Anggota Komite BPH Migas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Komisi VII DPR RI akan mengagendakan RDP dengan Sekjen Kementerian ESDM RI dalam waktu dekat terkait proses seleksi calon Anggota Komite BPH Migas tersebut.

BACA JUGA  SKK Migas Dipersimpangan, Nasibnya Tergantung Revisi UU Minyak dan Gas Bumi

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementerian ESDM membuka lowongan posisi Kepala dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Pengumuman ini tertuang dalam surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 1.Pm/KP.03/SJN.P/2021 tertanggal 20 Januari 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *