Jakarta, Ruangenergi.com – Komisi VII DPR-RI mengungkapkan bahwa sebelum akhir tahun pihaknya akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).
Hal tersebut dikatakan oleh, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran, Denpasar, Bali.
Dalam pertemuan dengan Direksi PLTDG Pesanggaran, Eddy berharap agar ada transformasi energi baru dan terbarukan (EBT) cepat terlaksana.
Pasalnya, hal tersebut guna mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025, sedangkan kontribusi EBT pada bauran energi nasional tahun lalu baru 11,2%.
Ia mengatakan jumlah itu masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai dalam waktu empat tahun lagi.
“Kami menaruh kepercayaan yang besar kepada teman-teman PLN terhadap proses transformasi EBT ini dapat berjalan dengan baik dan persiapan security energy pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun depan. Termasuk pemenuhan untuk kebutuhan listrik yang akan datang itu juga harus dipenuhi dengan baik dan berbasis energi baru dan terbarukan,” jelas Eddy.
Dia menjelaskan, dengan adanya UU ini, akan semakin mempercepat pembangunan pembangkit EBT, karena dalam UU ini juga diatur insentif bagi para pelakunya.
Kemudian, bagi para pihak yang ingin membangun EBT juga mendapat jaminan untuk off take, pembebasan lahan dan kebutuhan lainnya.
“Sekarang yang paling penting adalah, bagaimana kita bisa secepatnya menuntaskan RUU EBT ini. Kami berharap mudah-mudahan di masa sidang berikutnya itu sudah bisa kita tuntaskan,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam, mengungkapkan bahwa untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23%, RUU EBT ini harus segera diselesaikan agar ada kepastian hukum tentang energi terbarukan.
Dia melanjutkan, khusus untuk Bali, Eks Dirut PLN Dahlan Iskan pernah merencanakan jaringan distribusi di atas laut, melewati Selat Bali.
“Kapasitas listriknya itu lumayan cukup besar, jadi sangat bagus jika dibangun (jaringan distribusi). Pada saat nanti Bali membutuhkan energi yang sangat besar tidak bingung lagi, jangan lagi memakai energi fosil. Kalau fosil bisa ambil dari PLTU Paiton di Pulau Jawa. Saya kira itu langkah-langkah yang harus dijalankan PLN dan semua anak perusahaanya untuk mengatasi semua permasalahan energi,” tuturnya.
