Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com— Awan tebal mulai menggantung di langit sektor energi Indonesia. Menjelang September–Desember 2025, pemerintah dan pelaku industri energi dikabarkan dihadapkan pada potensi defisit pasokan gas alam cair (LNG) di dalam negeri. Isu ini mencuat akibat kombinasi faktor produksi, distribusi, dan lonjakan kebutuhan domestik.
Dalam catatan ruangenergi.com, pemerintah memutuskan mengalihkan sebagian kargo LNG yang seharusnya diekspor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Langkah ini dianggap penting di tengah permintaan yang terus naik, namun berdampak pada berkurangnya volume LNG untuk pasar global.
Proyek small-scale LNG yang diharapkan bisa mendistribusikan LNG ke wilayah timur dan pulau-pulau kecil masih tertahan di tahap konstruksi. Keterlambatan ini membuat pasokan ke daerah yang paling membutuhkan sulit dipenuhi tepat waktu.
Opsi Impor Masih Menggantung, Permintaan Naik, Pasokan Menyempit
SKK Migas sempat mengkaji opsi impor LNG mulai kuartal ketiga atau keempat 2025. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasi impor belum terjadi karena pemerintah masih mengutamakan optimalisasi pasokan domestik.
Kombinasi lonjakan kebutuhan domestik dan terbatasnya pasokan akibat penurunan produksi serta hambatan infrastruktur menjadi alasan utama ancaman defisit ini. Jika tidak ada langkah antisipasi yang cepat, Indonesia berisiko mengalami kesenjangan energi di penghujung 2025.
“Ini bukan sekadar persoalan pasokan, tapi juga kesiapan infrastruktur dan strategi jangka panjang. Kita perlu memastikan semua rantai pasok LNG bekerja maksimal,” kata salah satu petinggi industri migas yang enggan diungkap namanya, bercerita kepada ruangenergi.com, dalam bincang virtual, Kamis (14/08/2025), di Jakarta.
Dengan situasi ini, mata publik kini tertuju pada kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan — apakah impor LNG akan dipercepat, atau justru lahir terobosan baru untuk menutup celah pasokan di saat kritis.
