Kepala BPH Migas

Kunjungan ke SPBU Lintas Palembang-Lampung, Pasokan BBM Aman

Jakarta, Ruangenergi.com – Upaya mengantisipasi kesiapan ketersediaan BBM di jalur Lintas Palembang-Lampung selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) beserta tim melakukan monitoring ke tiga SPBU di jalur tersebut.

Tim BPH Migas turun langsung untuk mengawasi ketersediaan BBM di SPBU 21.347.16 di Rest Area Tol Palembang-Lampung KM 215 B, SPBU 21.341.15 di Rest Area Tol Palembang-Lampung KM 115 B, dan SPBU 24.351.125 di Kota Bandar Lampung, Lampung (02/01/2021).

Berdasarkan laporan monitoring pada ruas tersebut, ketersediaan BBM relatif aman tanpa kendala. Akan tetapi, seiring dengan publikasi Pertamina yang menyatakan tuntasnya penerapan IT Nozzle, BPH Migas akan terus mengawal pernyataan tersebut agar dapat meminimalkan permasalahan-permasalahan yang bisa muncul di lapangan dalam upaya implementasi IT Nozzle.

Sebagai Lembaga Independen yang ditugaskan mengatur dan mengawasi hilir migas, BPH Migas bertanggung jawab dalam memverifikasi pendistribusian JBT Solar maupun JBKP Premium. Verifikasi ini penting untuk menjaga akurasi data yang akan digunakan untuk menentukan alokasi kuota BBM jenis tersebut.

Meski pernyataan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dapat diartikan sebagai motivasi kepada jajarannya untuk mewujudkan penerapan IT Nozzle, namun fakta di lapangan terkait kelengkapan pencatatan nomor polisi (nopol) kendaraan sebagai cara verifikasi yang akurat baru menyentuh angka 10% di tingkat nasional.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kendala dalam penerapan IT Nozzle, di antaranya gangguan pada jaringan, EDC (electronic data capture) yang bermasalah, lambatnya rentang waktu perbaikan atau pengantian EDC yang bermasalah, dan kurangnya nozzle SPBU yang membuat operator kewalahan dalam melayani pelanggan.

Sebagai contoh, di SPBU 21.347.16 di Rest Area Tol Palembang-Lampung KM 215 B terdapat empat EDC rusak dan satu EDC bermasalah, sehingga satu EDC yang masih berfungsi harus melayani enam nozzle. Kerusakan EDC ini sudah dilaporkan oleh pengelola SPBU, tetapi EDC penggantinya tidak kunjung datang. Selain itu, terdapat gangguan jaringan dikarenakan SPBU tersebut belum menggunakan fiber optic (FO) akibat adanya kendala perizinan jalur kabel.

Dalam kunjungan monitoring tersebut, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa, memberikan arahan langsung kepada pengelola SPBU di hadapan jajaran pimpinan PT Pertamina dan PT Telkom.

Terkait gangguan jaringan, kata Ifan sapaan akrab Kepala BPH Migas, berpesan untuk menyiapkan format pelaporan sekaligus data akumulasi gangguan dalam rentang waktu tertentu. Setelah itu, laporan tersebut disampaikan kepada PT Telkom agar ada progres dan perbaikan nyata untuk ke depannya.

Ia menilai investasi penerapan IT Nozzle yang mencapai Rp1,8 triliun bukan lah nilai yang sedikit, sehingga implementasinya harus berfungsi optimal sesuai tujuan. Lebih lanjut, pencatatan nopol kendaraan secara manual mau tidak mau harus sementara dilakukan selama berbagai permasalahan tersebut masih berlangsung.

“BPH Migas tak segan memberikan apresiasi terhadap prestasi, sebaliknya punishment juga penting diberikan sebagai sanksi terhadap wanprestasi,” ungkap Ifan.

Pimpinan Pertamina, imbuh Ifan, perlu menerapkan sanksi terhadap SPBU yang lalai, termasuk sanksi pengurangan kuota jika gagal target. Sebaliknya, Pertamina juga perlu memberikan apresiasi jika progres SPBU tercapai.

Sementara itu, GM Witel PT Telkom Bangka Belitung, Susila Shane Bona Paska menyatakan bahwa saat ini sedang ada proses peralihan dari jaringan GSM ke FO. Jika sesuai rencana, sepekan ke depan penggantian jaringan sudah selesai dan proses peralihan dinyatakan sukses.

Ia mengungkapkan bahwa kekuatan sinyal FO dan berbagai fiturnya merupakan teknologi jaringan terbaik saat ini. Mengenai EDC yang rusak, Susila berujar bahwa saat ini masih dalam proses menunggu pengiriman unit pengganti dengan mutu yang lebih baik.

SAM Pertamina Lampung-Bengkulu Donny Brilianto menyatakan akan terus berupaya meningkatkan progres areanya dalam pencatatan nopol yang baru mencapai 25,4%. Meski pencatatan ini tertinggi di Sumbagsel, ia memahami bahwa angka ini masih sangat kurang memuaskan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *