Madina, Ruangenergi.com – Pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta tanggal 23 Mei 2022 terkait kejadian semburan lumpur tanggal 24 April 2022, Komisi VII DPR RI lakukan kunjungan kerja (kunker) di wilayah kerja SMGP di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada Jum’at, 10 Juni 2022.
Tim Komisi VII dipimpin Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi VII, didampingi para anggota yaitu Nasril Bahar, Lamhot Sinaga, Hendrik Sitompul dan Yulian Gunhar. Turut serta tim Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana, Direktur Panas Bumi, Harris, beserta para staff. Sedangkan tim SKK Migas turut hadir Deputi Operasi Julius Wiratno, Desta Jumena, Kepala Divisi Penunjang Operasi beserta staff.
“Tujuan kunker untuk menggali fakta di lapangan, yang berguna untuk merumuskan solusi terbaik bagi pengembangan panas bumi di Indonesia, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Maman.
Komisi VII juga tidak memungkiri bahwa kehadiran SMGP telah memberikan dampak yang positif dalam perekonomian masyarakat sekitar. Maman menjelaskan, DPR RI akan mendorong upaya perbaikan aturan pengawasan teknis pada operasi panas bumi, salah satunya dengan melibatkan SKK Migas untuk melaksanakan “technical review” program pengeboran dan pengembangan sumber panas bumi.
“Kami mendorong penyelesaian berkeadilan terhadap permasalahan sosial yang diakibatkan kejadian semburan lumpur liar di SMGP pada tanggal 24 April. Komisi VII dan Forkopimda Madina juga melihat adanya kebutuhan mendesak bagi SMGP terkait pembebasan lahan sekitar area sumur yang memiliki tingkat resiko operasi yang tinggi, untuk selanjutnya menggunakan lahan tersebut sebagai zona penyangga (buffer zone),” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, CTO COO SMGP, Riza Pasikki menyampaikan bahwa SMGP berkomitmen dalam lakukan perbaikan berkelanjutan dan menyeluruh, meliputi sisi operasional demi kehandalan operasi, dan keselamatan kerja.
“SMGP juga bekerja sama dan musyawarah dengan Forkopimda untuk menyelesaikan persoalan sosial. Selain itu, KS Orka Renewables sebagai perusahaan induk SMGP telah menunjukkan komitmen tinggi dalam investasi di proyek strategis SMGP, dengan berkontribusi pada ekonomi daerah serta mendongkrak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tukasnya.
Riza menjelaskan, total realisasi investasi per April 2022 sebesar Rp. 14.26 trilyun. Selain PBB, PPN dan PPH, kontribusi proyek SMGP juga pada pembayaran PNBP meliputi bonus produksi, iuran produksi, iuran eksplorasi, pengamanan obyek vital nasional.
“Hal ini juga disertai penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 54 persen dari Madina,” ucapnya.
Selain meningkatkan kehandalan pasokan listrik di wilayah Sumatera terutama di Madina, lanjut Riza, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian target Net Zero.
“Emisi gas CO2 yang dihasilkan sangat rendah yaitu 11.3 kg/MW-hr. Ini berarti, untuk menghasilkan 90 MW energi listrik dari PLTP yang beroperasi, emisi gas CO2 hanya sebesar 1017 kg/hr, angka yang jauh di bawah emisi gas CO2 dari pembangkit listrik dengan bahan bakar lain,” ungkap Riza.
Menanggapi paparan SMGP selama kunker, Maman mengutarakan pentingnya kelangsungan operasional SMGP di wilayah kerjanya di Madina.
“Hal ini diharapkan agar operasi panas bumi membuat iklim investasi energi baru dan terbarukan tetap positif, dan baik bagi semua pihak, aman bagi masyarakat dan lingkungan,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI yang telah merespon kejadian dengan berkunjung langsung ke Kabupaten Madina.
“Tentu saja kita mengucapkan terima kasih atas kunjungan langsung komisi VII ke Madina menindaklanjuti kejadian di SMGP. Dan, tadi saya sendiri mendengar langsung komitmen SMGP untuk me-restrukturisasi SOP dan memperhatikan tuntutan masyarakat,” kata Erwin.(Red)
