Jakarta, Ruangenergi.com – PT Pertamina (Persero) terus berupaya menaikkan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) non PSO (Public Service Obligation) melalui Mini SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum) alias Pertashop.
Hal tersebut sesuai dengan Program Langit Biru yang dijalankan oleh Perseroan, dimana untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan.
“Kami juga berupaya sebisa mungkin menekan penjualan Pertalite dengan meningkatkan penjualan Pertamax dan Pertadex. Makanya kita gencar mendorong Pertashop dibangun, karena di Pertashop yang dijual hanya Pertamax,” ungkap Komisaris Utama PT Pertamina Patra Niaga, Milton Pakpahan, saat berbincang dengan Ruangenergi.com melalui sambungan telepon, (18/07).
Ia menambahkan, animo masyarakat di pedesaan kini mulai beralih menggunakan BBM dengan oktan tinggi Pertamax melalui Pertashop. Tak hanya BBM yang dijual oleh Pertashop melainkan LPG non PSO dan pelumas.
“Makanya kita dorong Pertashop menjual Pertamax, lalu menjual LPG Non PSO dan Pelumas. Jadi, animo masyarakat sangat besar dan Pemda pun demikian.
Sebagaimana diketahui saat ini harga BBM yang dijual oleh SPBU Pertamina yakni Pertalite Rp 7.650; Pertamax Rp 9.000; Pertamax Turbo Rp 9.850; Pertamax Racing Rp 42.000; Dexlite Rp 9.500; Pertamina Dex Rp 10.200; Solar Non-Subsidi Rp 9.400;
Pasalnya, harga BBM yang dijual Pertamina lebih rendah dari yang dijual oleh SPBU Shell, AKR, dan lainnya.
Ia mengemukakan, ditengah harga minyak mentah (Indonesian Crude Price /ICP) yang sedang tinggi yakni berkisar US$ 70,23 per barel, akan tetapi ICP yang dicanangkan US$ 45 per barel. Untuk itu, pihaknya berencana untuk menyesuaikan harga BBM Pertalite, sebab sudah 3 tahun tidak pernah disesuaikan.
Akan tetapi melihat kondisi saat yang yang Pandemi Covid-19 tenaga menyelimuti NKRI, sepertinya rencana untuk menyesuaikan harga BBM tidak untuk sekarang ini.
“Jadi kita sudah makan kerugian (minus), karena posisi kita lagi berat karena mengikuti kebijakan BBM satu harga. Kita sudah bicara ke holding dan mereka sepakat untuk berkirim surat ke pemerintah untuk menyesuaikan (harga Pertalite). Kita minta opsi untuk dinaikkan sebesar Rp 1.300 dengan catatan angkot dan roda dua masih kita berikan subsidi,” urainya.
“Tapi saat ini belum bisa, karena kita paham kondisi negara yang sedang berfokus untuk menangani Pandemi Covid-19. Kita juga tidka mau memberatkanlah. Tetapi itu sudah kita sampaikan, karena belum dapat waktunya,” sambung Milton.
“Kalau sampai akhir Desember kita tidak diberikan kebijakan untuk meningkatkan tarif Pertalite. Mohon maaf kita tidak bisa bilang akan untung,” jelasnya.
Dampak PPKM
Selain itu, lanjutnya, dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) membuat penjualan BBM merosot. Dampak kebijakan PPKM ini cukup dirasakan, sebab, banyak industri yang menerapkan kebijakan WFH untuk para karyawannya, sehingga mobilitas berkurang dan dampaknya penjualan BBM menurun.
“Iya, pembatasan mobilisasi masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19 membuat penjualan kita merosot. Untuk itu, kita berusaha untuk menggenjotnya kembali agar penjualan naik,” terangnya.
Meski demikian, perseroan tetap berusaha mendorong dari Korporat. Milton bilang ke korporat bahwa ini peluang Pertamina Patra Niaga dengan mendorong, mendukung dan membantu konsentrasi ke sana. Akan tetapi, sebagain industri masih memiliki utang ke Pertamina, salah satunya industri penerbangan.
“Korporat industrial kita dorong, tapi kan sekarang industri lagi lesu. Siapa yang bisa memberikan titik terang, di mana saat ini juga harga batubara mencapai US$ 115,35 per ton. Jadi yang kita indikasi di industri perkebunan dan pertambangan, konsumsi BBM disitu sangat besar. Akan tetapi disitu ada AKR dan Shell,” bebernya.
“Kita sekarang melakukan pendekatan terhadap market-market yang besar. Untuk industrial fuel ini kita sedang genjot ke kemaritiman, supaya bisa mengimbangi loses kita di Pertalite,” tutupnya.
