Tokyo, Jepang, ruangenergi.com-Di sebuah ruang pertemuan di Tokyo, suasana diskusi antara pemerintah Indonesia dan pimpinan perusahaan energi Jepang terasa lebih dari sekadar agenda bisnis biasa. Ada dorongan emosi, ada juga rasa urgensi yang terasa kuat ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berbicara tentang masa depan Proyek Abadi Masela.
Bagi Bahlil, proyek gas raksasa di Laut Arafura itu bukan sekadar angka investasi atau statistik produksi. Ada sejarah panjang penantian yang membuatnya ingin proyek ini benar-benar bergerak sekarang juga—bukan lagi sekadar rencana yang terus ditunda.
Dalam pertemuan dengan CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, Minggu (15/3/2026) waktu setempat, Bahlil menyampaikan pesan yang lugas: proyek yang telah menunggu hampir tiga dekade itu tidak boleh lagi berjalan lambat.
Nilai investasi proyek ini mencapai sekitar USD20 miliar atau setara Rp339 triliun. Bagi pemerintah, Masela bukan hanya proyek migas biasa, melainkan salah satu kunci untuk membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur sekaligus memperkuat pasokan gas nasional di masa depan.
Karena itu, Bahlil mendorong percepatan tahap penting proyek, yakni Front End Engineering and Design (FEED). Ia berharap tahapan ini bisa dimajukan pada kuartal kedua 2026, atau paling lambat kuartal ketiga tahun ini, sehingga proses tender Engineering Procurement Construction (EPC) dapat berjalan secara paralel.
Nada bicara Bahlil dalam pertemuan itu menggambarkan keinginannya agar proyek Masela tidak lagi “diulur-ulur”.
“Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya,” kata Bahlil, seperti dikutip dari website ESDM.
Kalimat itu bukan hanya gurauan. Ada makna personal di baliknya. Masela memang berada di wilayah Maluku—daerah yang memiliki ikatan emosional bagi Bahlil. Karena itulah ia ingin proyek ini benar-benar terwujud dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Dorongan percepatan itu juga disertai langkah konkret dari pemerintah. Jika hingga akhir April 2026 belum ada pembeli serius untuk produksi gas Lapangan Abadi yang mencapai 9 juta ton LNG per tahun (MTPA), pemerintah siap turun tangan langsung melalui BUMN investasi.
Menurut Bahlil, lembaga investasi negara Danantara dapat menjadi pembeli gas dari proyek tersebut, termasuk untuk mendukung program hilirisasi energi di dalam negeri.
“Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar negeri, tapi pada saatnya sekarang negara Indonesia harus hadir untuk bersama-sama dengan INPEX memastikan operasi berjalan. Jadi kami saja yang membeli,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya mendorong percepatan dari sisi regulasi, tetapi juga siap memberikan jaminan pasar bagi proyek tersebut.
Dari sisi administratif, fondasi proyek juga mulai semakin kokoh. Sejumlah izin penting telah rampung pada awal 2026, termasuk persetujuan lingkungan melalui dokumen AMDAL pada 13 Februari 2026 serta izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Dukungan lintas kementerian ini menjadi bukti bahwa proyek Masela kini berada dalam prioritas nasional.
Di sisi lain, INPEX juga menunjukkan komitmen serupa. CEO Takayuki Ueda mengakui bahwa proyek ini telah menjadi perjalanan panjang bagi perusahaannya.
“Ini bukan hanya isu buat saya pribadi. Saya sudah 12 tahun mengerjakan Abadi. Setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat untuk mempercepat penyelesaian proyek ini,” kata Ueda.
Pernyataan itu menggambarkan satu hal: baik pemerintah Indonesia maupun mitra investornya kini memiliki tekad yang sama—mengakhiri penantian panjang proyek yang sudah berjalan hampir 27 tahun.
Bagi Bahlil, waktu menunggu sudah cukup lama. Masela harus bergerak sekarang.
Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana—FEED dimajukan, tender EPC dipercepat, dan keputusan investasi final segera diambil—maka Proyek Abadi Masela berpotensi menjadi salah satu motor ekonomi terbesar di kawasan timur Indonesia.
Dan bagi sang menteri, proyek itu bukan hanya tentang energi atau investasi. Ia juga tentang janji bahwa pembangunan besar tidak boleh terus tertunda.
