Ruang Energi.com, Jakarta– Rencana pembentukan Holding BUMN Panas Bumi ini diketahui sudah ada sejak 2016 silam, namun hingga kini rencana tersebut belum juga terwujud.
Wacana tersebut diungkapkan kembali oleh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Meirijal Nur dalam sebuah webinar akhir Januari 2021.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada ruangenergi.com memberikan tanggapan mengenai rencana pembentukan holding BUMN Panas Bumi ini.
Dadan menyatakan isu holding ini adalah isu korporasi yang ranahnya ada di Kementerian BUMN. Dia mengaku, pihaknya belum pernah diajak berdiskusi mengenai rencana pembentukan holding ini oleh Kementerian BUMN.
“Menurut saya isu holding (BUMN Geothermal), isu korporasi, ada di Kementerian BUMN. Saya sendiri belum pernah diskusi secara khusus diajak Pak Menteri atau Kementerian BUMN,” paparnya kepada ruang energi.com (23/2)
Namun demikian, menurutnya dari pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpandangan bahwa panas bumi ini menjadi salah satu primadona di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Oleh karena itu, dia berharap, isu pembentukan Holding BUMN Panas Bumi ini tidak menghentikan sejumlah proyek panas bumi yang kini sedang dikerjakan pengembang.
“Kami dari ESDM, karena panas bumi salah satu primadona EBT dalam negeri, potensi luas, jangan sampai isu holding ini hold (menahan) upaya panas bumi,” tutur Dadan
Holding ini nantinya akan diisi oleh tiga BUMN yang selama ini menggarap Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP), antara lain PT Pertamina Geothermal Energy, PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PLN Gas & Geothermal.
Menurut Dadan, ketiga perusahaan di sektor panas bumi ini kini sedang mengerjakan sejumlah proyek panas bumi. Bila ini digabung menjadi satu BUMN, maka diperkirakan total kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dari ketiga perusahaan ini digabung menjadi satu.
“Ada beberapa projek akan segera commercial operation date (COD), segera diluncurkan dari tiga BUMN ini. Kalau bisa jadi holding operasional atau gimana, saya melihat ini penggabungan dari kapasitas dan sumber daya yang ada di masing-masing BUMN,” jelasnya
Dadan menyebut, jika tiga BUMN ini telah bergabung, maka akan terjadi sinergi yang lebih optimal, sehingga diharapkan terjadi percepatan proyek PLTP.
“Kalau digabung, sinergi secara lebih optimal, tidak akan hilang tiga BUMN-nya. Akan terjadi penguatan, maka percepatan akan terjadi juga. Wacana pembentukan holding kan berada di wilayah Kementerian BUMN, tujuannya juga baik untuk mengoptimalkan sumberdaya yg ada di ketiga badan usaha tersebut. KESDM menyambut baik segala upaya yg nantinya dapat mempercepat pengembangan EBT”, pungkas Dadan
Direktur Mega Proyek dan EBT PLN M. Ikhsan Assaad melalui pesan singkatnya mengkonfirmasi wacana holding panas bumi tersebut dan menuturkan bahwa pembahasan masih terus dilakukan.
“PLN dan Pertamina memang sedang mempersiapkan pembentukan holding geothermal. Masih dalam pembahasan,” ujar Ikhsan
Ikhsan menambahkan, saat ini, sinergi antara kedua anak usaha perusahaan energi plat merah itu sedang berlangsung. PLN Gas & Geothermal (PLN GG) dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) tengah melakukan joint study untuk pengembangan panas bumi di Lahendong dan Ulu Belu.
Terkait dengan wacana pembentukan holding panas bumi BUMN, Manager Government and Public Relation PGE Sentot Yulianugroho belum bisa memberikan komentar mengenai rencana tersebut.
Sentot mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan kerjasama dalam pengembangan panas bumi, baik bersama BUMN maupun pihak swasta.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT GeoDipa Energi Riki Firmandha Ibrahim menjelaskan, panas bumi sektor yang sangat menjanjikan karena potensinya yang besar dan teknologinya sudah Proven/terbukti handal, lebih dari 38 tahun Indonesia mengoperasikan PLTP Kamojang.
“Oleh karena itu dengan BUMN Panas Bumi Indonesia yang dalam wadah sinergi Holding yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai Barometer Harga Listrik Energi Terbarukan yang terjangkau oleh PLN namun juga BUMN Panas Bumi Indonesia yang melaksanakan Penugasan Pemerintah untuk menurunkan Risiko eksplorasi, membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan manfaat Energi Terbarukan dengan Masyarakat yang saat ini banyak menolak”, Pungkas Riki
