Jakarta, ruangenergi.com – Indonesia terus melangkah maju dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Salah satu strategi utama yang kini diterapkan adalah optimalisasi pemanfaatan minyak mentah dalam negeri. Dengan mengalihkan minyak mentah yang sebelumnya diekspor untuk diolah di kilang domestik, pemerintah berharap dapat meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional dan mempercepat kemandirian energi.
Transformasi Kebijakan Energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya diekspor akan dialihkan ke kilang dalam negeri. Tak hanya itu, minyak mentah dari kontraktor yang belum memenuhi spesifikasi juga akan dicampur dan diolah agar sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan minyak domestik.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang mendorong pemanfaatan maksimal sumber daya energi dalam negeri.
“Kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude semakin menurun,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/1).
Modernisasi Kilang dan Diversifikasi Produksi
Agar kebijakan ini dapat berjalan optimal, pemerintah juga tengah meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. Kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkan pengolahan minyak mentah dengan spesifikasi yang lebih beragam. Selain itu, pembangunan kilang baru seperti di Tuban dan Balongan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.
Saat ini, Indonesia diperkirakan masih mengekspor sekitar 28 juta barel minyak mentah per tahun. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan setidaknya 12-13 juta barel dapat dialihkan untuk memperkuat pasokan dalam negeri. Dengan langkah ini, ketergantungan terhadap impor BBM dapat ditekan, sehingga Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.
Kolaborasi dan Dampak Jangka Panjang
Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pelaku usaha migas menjadi kunci utama dalam menjamin keberhasilan strategi ini.
Dengan berkurangnya ekspor minyak mentah dan meningkatnya produksi BBM nasional, Indonesia dapat mengurangi belanja impor energi yang selama ini menjadi tantangan dalam neraca perdagangan. Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong investasi dan peningkatan daya saing industri migas dalam negeri.
Langkah strategis ini bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan sebuah fondasi bagi masa depan energi Indonesia yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.
