Jakarta,ruangenergi.com-Sebagai Holding Industri Pertambangan Badan Usaha Milik Negara, MIND ID membutuhkan dukungan dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).
Dukungan regulasi dan tata kelola ekosistem industri electric vehicle (EV) yang dikembangkan MIND ID. Dari sisi pengembangan industri EV ini ekosistem yang luas karena adanya Indonesia Battery Corporation (IBC) yang dibentuk untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir di Tanah Air.
“Kami mohon dukungan regulasi dan tata kelola ekosistemnya dapat disediakan supaya percepatan kegiatan industri battery EV,beserta ekosistem electric mobility nya dapat berjalan lebih cepat sehingga dapat mendukung rencana pengurangan emisi,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut MIND-ID,Rabu (16/02/2022). RDP ini menghadirkan Dirut Sub Holding membahas; terkait: 1. Evaluasi Kinerja Tahun 2021 2. Program Strategis Tahun 2022 3. Dan Lain-lain.
Hendi meminta ke hadapan DPR, dukungan ketersedian energi primer dengan harga insentif khusus yang ditetapkan untuk menopang rencana Ekspansi Grup MIND ID dengan harga Gas USD 6/MMBTU, Listrik cent USD 3-4/KwH, dan BBM.
“Untuk di Pomalaa dan Feni (fero nickle) di Haltim (Halmahera Timur kan pembangkitnya bisa pakai gas. Nah ini kami mohon kiranya kami mendapatkan tarif insentif yang diberlakukan untuk beberapa industri. Biasanya Kementerian Perindustrian memberikan rekomendasi yang kemudian ditetapkan Kementerian ESDM. Nah ini kita mohon untuk dapat gas yang per US$6 per mmbtu,” beber Hendi.
Kemudian,MIND ID meminta dukungan pasokan dan tarif listrik untuk rencana ekspansi kapasitas produksi smelter alumunium (700MW mulai di 2024-2025).
“Rencana penambahan kapasitas di smelting alumunium,besaran KwH per US$ kami harapkan di level US$3-$4. Dan ketersediaan bbm di daerah-daerah operasi baik penambangan dan smelting masih membutuhkan dukungan bbm,” kata Hendi.
MIND ID bersyukur PLN sudah memberikan signal mau mensupport kebutuhan listrik.dan diharapkan rencana ini terealisasi dalam waktu dekat.
Dukungan juga dibutuhkan sentralisasi pengelolaan RKAB secara terpusat di ESDM untuk seluruh komoditas tambang.
“Karena di masa yang lalu,waktu pengelolaan RKAB tidak dilakukan secara terpusat, banyak sekali anomali terjadi, terpecah waktu di daerah,” paparnya.
Dia menuturkan juga dukungan untuk keberlanjutan operasi tambang PTFI sesuai Life of Mine Plan PTFI setelah 2041.
“Sehingga dapat kita jaga rate daripada progress penambangan yang berlaku.Kita maksudkan, mudah-mudahan dapat tercapai lebih awal, karena kita takut nanti rate of progressnya menurun menjelang 2041 kalau belum ada kepastian bahwa setelah 2041 IUP nya dapat dilanjutkan,” ungkap Hendi.
Kemudian,dukungan untuk percepatan proses konversi KK ke IUPK PT Vale Indonesia (VI) sebelum 2025. Sehingga tentunya keinginan MIND ID bisa menambah porsi kepemilikan di PT VI dapat diwujudkan.
MIND ID juga memohon dukungan dari TNI dan POLRI untuk membentuk Satgas Nasional pengamanan Aset Minerba dari Penambangan Tanpa Ijin (PETI).
