Jakarta, ruangenergi – Pemerintah Indonesia menargetkan transisi energi menuju karbon netral pada tahun 2060.
Ada pesan menohok dari Presiden Joko Widodo (Jokowi ) pada sambutannya di gelaran IndoEbtke dan Convex ke-10 pada bulan November 2021 lalu.
Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan transisi energi di Indonesia belum jelas arahnya karena tidak dijabarkan dengan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya.
” Bagaimana skenario transisi energi mau kita laksanakan jika tidak ada peta jalan yang jelas. Kita sudah kontrak membangun PLTU lalu akan diganti dengan energi baru terbarukan (EBT). Listrik EBT kan mahal, lalu siapa yang akan menanggung gap harganya. Negara atau masyarakat?”, ungkap Jokowi dihadapan para menteri dan asosiasi di Istana Negara, Jakarta
Lebih jauh Jokowi menyatakan, jika tidak ada skenario yang jelas dan tidak ada yang menanggung gap harga listrik batubara dan ebt sebaiknya Indonesia tidak usah melakukan transisi energi.
“Saya sudah ketemu dengan Bank Dunia dan Investor. Mereka menanyakan seperti apa peta jalan-nya, karena tidak jelas skenario yang diberikan oleh para menteri dan asosiasi, mereka angkat tangan”, ujarnya
Masih menurut Jokowi, di Glasgow kita sudah bicara transisi energi menuju net zero emision (NZE) tapi tanpa langkah-langkah konkrit.
“G 20 di Bali nanti saya mau bicarakan ini lagi jika peta jalannya sudah jelas. Hal yang paling penting adalah soal gap. Bagiamana jalan keluarnya. Saya tidak mau harga listrik jadi naik dan membebani masyarakat”, tegas Jokowi
Presiden Jikowi berharap para menteri terkait dan asosiasi subsektor EBT membuat peta jalan yang jelas untuk melaksanakan transisi energi secara detail.
” Jika tidak ada kejelasan dan siapa yang akan menangung gap harga listrik EBT bagus tidak usah ada transisi energi. Transisi energi tidak boleh membebani masyarakat dengan menaikan TDL atau membebani APBN dengan subsidi “, pungkas Jokowi
