Jakarta,ruangenergi.com– Pemerintah Indonesia memberikan sinyal akan mengatur mekanisme perdagangan karbon kliring lewat SRG (sistem resi gudang).
Sinyalemen ini dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartoto kepada wartawan saat ditemui usai rapat terbatas internal di Istana Negara, Rabu (03/05/2023) di Jakarta.
“Terkait dengan perdagangan karbon kliring itu melalui SRG, yaitu yang registrasi melalui kementerian kehutanan. Tadi dalam pembahasan Registrasi itu di-clearnya di awal, kalau lahan yg digunakan perdagangan karbon sudah clear di awal baru bisa diperdagangkan,”kata Airlangga Hartorto.
Perdagangannya,jelas Airlangga, nanti pakai elektronik, electronic trading system dan berbasis kepada teknologi yang tentunya bisa lakukan tracibility terhadap situasi karbon berasal dari hutan yang mana, industri mana, energi mana, jadi meskipun diperdagangkan berkali-kali itu asal usul dan tracibility nya tetap ada.
“Indonesia ada target NDC, perdagangan karbon ini untuk ukur kepatuhan Indonesia kepasa NDC. Kita juga angkat isu market maker, agar kita tidak dicorner negara lain atau institusi besar. Maka penting kita harus membuat sebuah lembaga yang bida jadi market maker, itu akan bekerja juga untuk menahan dan yang dibeli di pasar jadi tambah NDC Indonesia,”tegas Airlangga.
